20 Kecamatan Dilibatkan Dalam Kajian Infrastrur Kabupaten Banjar
MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar bersama Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mulai mematangkan pelaksanaan Kajian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Banjar Tahun 2026. Langkah awal tersebut ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Baiman Kantor Bapperida Banjar, Kamis (2/7/2026) pagi.
Rapat koordinasi dipimpin Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Bapperida Kabupaten Banjar, Nuri Ansyari, serta dihadiri perwakilan dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pemerintah kecamatan dalam mendukung kelancaran pengumpulan data kajian di lapangan.
Nuri Ansyari menyampaikan, tujuan utama rapat koordinasi tersebut adalah menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi terkait pelaksanaan kajian IKLI Tahun 2026. Selain itu, pertemuan juga menjadi wadah untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai indikator penilaian yang akan digunakan dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur di Kabupaten Banjar.
“Melalui rapat koordinasi ini kami berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap indikator dan mekanisme pengumpulan data sehingga hasil kajian nantinya benar-benar menggambarkan kondisi layanan infrastruktur yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Tim Peneliti, Candra Yuliana, menjelaskan bahwa penyusunan indeks kepuasan layanan infrastruktur ini merupakan tahun kedua pelaksanaannya setelah pertama kali dilakukan pada 2025. Menurutnya, kajian tersebut menjadi instrumen penting untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sekaligus mengukur efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam sesi paparan, anggota tim peneliti Aulia menjelaskan bahwa IKLI merupakan instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah melalui lima aspek utama, yakni ketersediaan, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Kajian ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi infrastruktur yang dinilai belum merata, termasuk capaian jalan mantap di Kabupaten Banjar yang saat ini masih berada pada angka 55,93 persen.” Jelasnya.
Aulia menambahkan, ruang lingkup kajian meliputi layanan jalan dan jembatan, air bersih, perumahan dan permukiman, irigasi, sarana prasarana umum, hingga pelayanan publik. Pada tahun ini jumlah indikator yang digunakan disederhanakan dari 21 menjadi 16 indikator dengan lima aspek penilaian. Pengumpulan data akan dilakukan secara daring maupun luring menggunakan metode proportionate stratified random sampling dengan sedikitnya 384 responden yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar.
Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari perwakilan kecamatan, terutama terkait mekanisme pengumpulan data, pemilihan responden, serta upaya memastikan hasil survei benar-benar merepresentasikan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Melalui kajian ini, Pemerintah Kabupaten Banjar akan memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas layanan infrastruktur dari sudut pandang masyarakat. Hasil kajian nantinya diharapkan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan, memperkecil kesenjangan layanan antarwilayah, serta mendorong peningkatan kualitas infrastruktur yang lebih merata, efektif, dan sesuai dengan target pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2025–2029.(Ione/Brigade Bapperida)