BPKP Kalsel Sampaikan Hasil EVRAN APBD 2026 di Kabupaten Banjar
MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar menerima penyampaian catatan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (EVRAN) APBD Tahun Anggaran 2026 dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Bauntung Bapperida Kabupaten Banjar Lantai III, Kamis (2/7/2026) pukul 09.00 WITA hingga selesai.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Kabupaten Banjar Hj. Anna Rosida Santi dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta perangkat kerja terkait. Turut hadir Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq, Kabag Hukum Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, Inspektorat, serta perangkat daerah yang mendukung penganggaran pada sektor pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, penurunan prevalensi stunting, dan ketahanan pangan.
Dari pihak Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan hadir Sunaryo Wisnu P selaku Korwas P3A, Saul Pabendon selaku Pengendali Teknis, serta tim auditor. Kehadiran BPKP dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran pada lima sektor prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Banjar.
Dalam penyampaiannya, Sunaryo Wisnu P menjelaskan bahwa evaluasi EVRAN dilakukan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran yang telah disusun pemerintah daerah. Menurutnya, kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program prioritas daerah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, BPKP juga menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi yang menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya terkait sinkronisasi program antar perangkat daerah, efektivitas penggunaan anggaran, serta penguatan indikator kinerja pada sektor prioritas pembangunan. Catatan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam proses penyusunan kebijakan daerah ke depan.
Kegiatan penyampaian hasil evaluasi tersebut juga menjadi ruang diskusi bersama antara pemerintah daerah dan BPKP dalam memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
Dengan penyampaian ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Banjar dapat semakin meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP juga diharapkan mampu mendorong pelaksanaan program prioritas pembangunan yang lebih optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.(Ione/Brigade Bapperida)