Perkuat Mutu dan Daya Saing LKP, Disdik Banjar Ikuti Koordinasi Nasional PK-LKP Berbasis Dunia Kerja di Tangerang
TANGERANG, InfoPublik — Komitmen peningkatan mutu pendidikan nonformal terus diperkuat. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar melalui Kepala Seksi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan menghadiri kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Berbasis Dunia Kerja yang diselenggarakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kegiatan yang berlangsung pada 24–25 Februari 2026 di Astanaraya Suites Hotel, Kota Tangerang, Banten ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja LKP (PK-LKP) Tahun 2026.
Menurut Direktur Direktorat Kursus dan Pelatihan Yaya Sutarya saat arahan dan membuka kegiatan, menyampaikan PK-LKP merupakan instrumen penjaminan mutu eksternal yang mengukur capaian kinerja LKP berdasarkan aspek input, proses, output, dan outcome.
“Sehingga lembaga kursus tidak hanya dinilai dari administrasi, tetapi juga dari dampak nyata terhadap lulusan dan dunia kerja” Ujarnya.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Pendidikan dari lima daerah, yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banjar, Kabupaten Demak, Kabupaten Banyumas, dan Kota Bandung. Kehadiran para pemangku kepentingan daerah tersebut menunjukkan pentingnya peran Dinas Pendidikan dalam memberikan rekomendasi serta pendampingan kepada LKP calon sasaran penilaian.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti rangkaian agenda mulai dari pemaparan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu LKP, refleksi pelaksanaan PK-LKP tahun sebelumnya, diskusi model penjaminan mutu berbasis SPMI di daerah, hingga perumusan linimasa pelaksanaan PK-LKP Tahun 2026. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai praktik baik dan tantangan yang dibagikan oleh masing-masing daerah.
Kepala Seksi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar menegaskan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran daerah dalam peningkatan mutu lembaga kursus.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Kinerja LKP benar-benar berbasis kebutuhan dunia kerja. Kami di daerah memiliki tanggung jawab untuk mendampingi LKP agar mampu memenuhi indikator kinerja dan meningkatkan kualitas lulusannya,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa PK-LKP bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan bagian dari strategi besar peningkatan daya saing pendidikan nonformal.
“PK-LKP menjadi instrumen strategis dalam memetakan mutu LKP sekaligus mendorong lembaga untuk terus berinovasi dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil koordinasi ini melalui sosialisasi dan pendampingan di Kabupaten Banjar,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan PK-LKP Tahun 2026 dapat berjalan lebih terstruktur, objektif, dan akuntabel. Lebih dari itu, koordinasi ini menjadi langkah nyata dalam memastikan bahwa LKP mampu mencetak lulusan yang kompeten, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia di daerah.