Pemkab Banjar Hadiri Pembinaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP oleh Kementerian PANRB
BANJARBARU - Pemerintah Kabupaten Banjar terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani. Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif jajaran Pemkab Banjar dalam agenda Pembinaan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI). Acara strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini bertempat di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (20/05/2026).
Delegasi dari Pemerintah Kabupaten Banjar dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Yudi Andrea. Turut hadir mendampingi beliau dalam kegiatan krusial tersebut, yakni Kepala Bapperida Kabupaten Banjar, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjar, Inspektur Kabupaten Banjar, serta seluruh anggota Tim SAKIP Kabupaten Banjar.
Kehadiran jajaran Pemkab Banjar dalam forum ini dirancang khusus untuk memperkuat fondasi implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP di daerah. Lebih dari itu, momentum ini dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam menyusun strategi percepatan demi mencapai target kinerja yang selaras dan terintegrasi dengan arah kebijakan nasional.
Dibuka secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengatakan kegiatan pembinaan reformasi birokrasi dan SAKIP tersebut dilaksanakan untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sekaligus menyusun strategi percepatan pencapaian target kinerja daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.
Ia menjelaskan, SAKIP menjadi sarana untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah memiliki arah yang jelas, terukur, selaras dengan prioritas pembangunan, serta mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Selain itu, pembangunan Zona Integritas juga menjadi bagian penting dari implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP di lingkungan kerja masing-masing. Zona Integritas diarahkan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sementara itu dalam sesi pemaparan utama, para peserta mendapatkan wawasan komprehensif dari Akhmad Hasmi Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia. Materi pembinaan yang disampaikan sangat relevan dengan tuntutan zaman, menitikberatkan pada urgensi transformasi birokrasi digital, penciptaan birokrasi yang berdampak nyata, serta penguatan tata kelola pemerintahan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Tidak sekadar mendengarkan paparan kebijakan, kegiatan pembinaan ini juga dilanjutkan dengan sesi desk asistensi yang dipandu langsung oleh tim evaluator Kementerian PANRB. Melalui sesi interaktif yang dibagi per kabupaten/kota ini, Pemkab Banjar mendapatkan pendampingan teknis dan spesifik terkait langkah-langkah konkret dalam memperkuat akuntabilitas kinerja guna menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menanggapi urgensi acara ini, Sekda Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, menegaskan bahwa pembinaan tersebut merupakan langkah strategis yang esensial, bukan sekadar ajang bertukar informasi semata.
"Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN, sehingga mereka dapat lebih baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan meningkatnya kompetensi ASN, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Banjar dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien," ungkapnya.
Yudi Andrea juga menambahkan bahwa di era modern yang menuntut standar pelayanan tinggi, seorang ASN diwajibkan untuk lincah beradaptasi dan berani berinovasi. Ia meyakini bahwa kegiatan ini adalah bagian integral dari upaya berkelanjutan Pemkab Banjar untuk merealisasikan birokrasi yang tangguh. Melalui pembinaan dan asistensi ini, diharapkan wajah pelayanan publik di Kabupaten Banjar ke depannya akan semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepuasan masyarakat.(Ione/Brigade Bapperida)