Bappedalitbang Identifikasi Peningkatan Pendidikan Kesetaraan di Ponpes
MARTAPURA, InfoPublik - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar kegiatan Identifikasi Permasalahan Urusan Pendidikan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Aula Batuah, Jumat (28/2/2025).
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten Banjar, serta beberapa pondok pesantren seperti PP Darussalam Martapura, PP Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Pagar, dan PP Muro'atushshibyan Dalam Pagar.
Dipimpin oleh Kasubbid Perencanaan Daerah, Fariha Riska, serta didampingi oleh tim dari PPKK Fisipol UGM, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pendidikan, khususnya terkait pendidikan kesetaraan di pondok pesantren.
“Hari ini kita ingin menggali lebih dalam permasalahan yang ada di pesantren terkait masih kurangnya pendidikan kesetaraan,” ujar Riska.
Kurangnya akses terhadap pendidikan kesetaraan di pondok pesantren dinilai berdampak secara tidak langsung terhadap angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Banjar.
Saufi, perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Banjar, menyoroti permasalahan utama yang dihadapi, yaitu keterbatasan anggaran untuk mendukung pendidikan kesetaraan, serta minimnya ruang dan sarana prasarana yang memadai.
“Selama ini, sebagian besar santri yang bersekolah berasal dari kampung, dan niat awal mereka memang untuk memperdalam ilmu agama. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan dalam mengajak mereka mengikuti pendidikan kesetaraan,” jelas Saufi.
Sementara itu, Ika dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mengungkapkan bahwa masih ada persepsi di kalangan masyarakat yang menolak pencampuran antara pendidikan agama dan pendidikan formal.
"Selain itu, beberapa pondok pesantren enggan menerapkan pendidikan kesetaraan, sehingga sosialisasi harus dilakukan secara individual kepada santri," ucap Ika.
PPKK Fisipol UGM mencatat seluruh permasalahan yang terungkap dalam diskusi ini untuk dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Harapannya, solusi konkret dapat ditemukan guna meningkatkan akses pendidikan kesetaraan di pondok pesantren Kabupaten Banjar.
Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banjar semakin berkembang dan mampu memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi para santri tanpa mengesampingkan pendidikan agama.(Ione/Brigade Bappedalitbang)