Transparansi Tepat Sasaran Jadi Fokus Kabupaten Banjar Mengelola Hibah Bansos
MARTAPURA, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengusulan hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun 2025.
Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian,dan Evaluasi Mujahid saat memimpin rapat di Aula Bauntung, Jumat (14/2/2025).
"Setiap usulan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel," ujar Mujahid.
Menurut Mujahid hibah dan bansos mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka program ini harus efektif dan tepat sasaran.
"Kita berharap SKPD harus lebih cermat menyeleksi setiap penerima manfaat harus sesuai kriteria menghindari potensi permasalahan administratif maupun hukum di kemudian hari," pintanya.
Mujahid menjelaskan berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2021, hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat, serta koperasi yang memenuhi persyaratan administratif.
"Proposal pengajuan hibah dan bansos untuk tahun 2025 harus masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diinput dalam aplikasi SIPD RI paling lambat 31 Maret 2025," lanjutnya.
Senada dengan Mujahid, Kasubbid Perencanaan Daerah Fariha Riska menambahkan bahwa proses verifikasi usulan dilakukan melalui aplikasi SIPD RI, yang memungkinkan transparansi dalam setiap tahapannya.
"Usulan akan melalui proses seleksi ketat oleh SKPD teknis sebelum diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Apabila terdapat kekurangan dalam usulan, pihak pengusul dapat melakukan perbaikan sebelum batas waktu yang ditentukan," terangnya.
Dengan langkah-langkah strategis yang diterapkan, diharapkan hibah dan bansos tahun 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas Pertanian, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (Ione/Brigade Bappedalitbang)