Melalui Sosialisasi ITDA, Bapperida Banjar Perkuat Pemahaman Pengelolaan Konflik Kepentingan
MARTAPURA – Upaya mewujudkan aparatur yang berintegritas dan profesional terus diperkuat Bapperida Kabupaten Banjar melalui Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Konflik Kepentingan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah (Itda) dan difasilitasi Bapperida Kabupaten Banjar.
Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai Bapperida, baik jajaran pimpinan maupun staf, dengan menghadirkan Tim 1 Inspektorat Daerah yang dikoordinatori Laili Hidayati. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bapperida yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Hj. Herlina Maulidah.
Dalam sambutannya, Herlina Maulidah menyampaikan bahwa pengelolaan konflik kepentingan merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalitas aparatur pemerintahan. Setiap pegawai perlu memahami bahwa kepentingan pribadi, hubungan keluarga maupun kepentingan lainnya tidak boleh memengaruhi pelaksanaan tugas, kewenangan, serta keputusan kedinasan.
“Oleh karena itu, pemahaman mengenai potensi benturan kepentingan harus menjadi perhatian bersama dalam lingkungan kerja pemerintahan.” Ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran seluruh pegawai untuk mengenali dan mengantisipasi setiap potensi konflik kepentingan sejak dini.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Bapperida dapat meningkatkan pemahaman serta menerapkan prinsip objektivitas, transparansi dan tanggung jawab dalam bekerja, sehingga setiap pelaksanaan tugas tetap berorientasi pada kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam paparannya, Laili Hidayati menjelaskan bahwa konflik kepentingan merupakan kondisi ketika pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi menguntungkan diri sendiri maupun orang lain sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang diambil.
Mengacu pada PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, terdapat sejumlah sumber konflik yang perlu diwaspadai, di antaranya kepentingan bisnis atau finansial, hubungan keluarga dan kerabat, hubungan afiliasi, pekerjaan di luar pekerjaan pokok, rangkap jabatan, penggunaan pengaruh dari jabatan sebelumnya, penerimaan hadiah atau gratifikasi, serta kepentingan lainnya.
.jpg)
Lebih lanjut, Laili memaparkan bahwa konflik kepentingan dapat berbentuk aktual dan potensial. Konflik aktual terjadi ketika benturan kepentingan telah nyata dan memengaruhi pengambilan keputusan, sedangkan konflik potensial merupakan kondisi yang belum terjadi, tetapi dapat berkembang menjadi konflik aktual apabila tidak diantisipasi.
“Untuk itu, setiap aparatur perlu mampu mengidentifikasi situasi, hubungan, jabatan dan kewenangan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.”Tutur Laili
Sebagai langkah pengendalian, Laili menjelaskan pentingnya pencatatan daftar kepentingan pribadi sejak awal, konsultasi apabila terdapat keraguan, serta deklarasi apabila ditemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pengendalian juga dapat dilakukan melalui pengalihan kewenangan pengambilan keputusan maupun pembatasan akses terhadap proses dan informasi tertentu. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap keputusan kedinasan tetap objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi ataupun pihak lain.
.jpeg)
Seluruh pegawai diingatkan untuk senantiasa menjaga profesionalitas dan integritas dengan menghindari segala bentuk penyalahgunaan jabatan, kewenangan maupun fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Setiap aparatur juga diharapkan terbuka dalam menyampaikan potensi benturan kepentingan serta mematuhi mekanisme pengendalian yang telah ditetapkan, sehingga risiko penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dapat dicegah sejak dini” pungkasnya.
Melalui sosialisasi dan FGD ini, diharapkan seluruh pegawai Bapperida Kabupaten Banjar tidak hanya memahami konsep dan ketentuan pengelolaan konflik kepentingan, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam aktivitas kedinasan sehari-hari.
Dengan meningkatnya kesadaran dan komitmen bersama, Bapperida diharapkan semakin memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banjar.(Ione/Brigade Bapperida)