Camat Beruntung Baru Hadiri Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026
BERUNTUNG BARU – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut, Selasa (8/9/2026) pagi.
Camat Beruntung Baru, Bapak Wahidin Noor, hadir secara langsung dalam kegiatan yang diikuti jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tersebut.
Workshop dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea, mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur. Kegiatan menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto serta Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat sebagai narasumber.
Dalam arahannya, Yudi Andrea menyampaikan bahwa manajemen risiko diperlukan untuk memastikan tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah dapat dicapai secara efektif dan terukur.
“Pembangunan hari ini menghadapi banyak risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada dasar keuangan,” ujarnya.
Karena itu, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menetapkan program, kegiatan dan anggaran. Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi berbagai potensi risiko, menganalisis kemungkinan serta dampaknya, kemudian menentukan langkah pengendalian dan mitigasi yang tepat.
Yudi menegaskan, manajemen risiko harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.
“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di OPD masing-masing,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar register risiko tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai instrumen pimpinan dalam mengambil keputusan dan memastikan langkah pengendalian berjalan efektif.
“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Yudi berharap workshop dapat menghasilkan tindak lanjut nyata di masing-masing perangkat daerah. Bapperida bersama Inspektorat juga diharapkan terus memberikan pengawalan dan pendampingan agar penerapan manajemen risiko semakin terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Keberhasilan penerapan manajemen risiko nantinya dapat terlihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan, serta semakin besarnya manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Bagi Kecamatan Beruntung Baru, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Dengan pengelolaan risiko yang baik, berbagai potensi hambatan dapat diidentifikasi sejak awal sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat dan mendukung pencapaian target pembangunan di tingkat kecamatan.
Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banjar, BPKP, Bapperida, Inspektorat dan seluruh perangkat daerah, penerapan manajemen risiko diharapkan dapat menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien dan berorientasi pada hasil serta manfaat bagi masyarakat.
(Info Publik Kecamatan Beruntung Baru RA)