Rakor Perhutanan Sosial Banjar: Soroti Infrastruktur Hingga Hilirisasi Produk
MARTAPURA - Bapperida Kabupaten Banjar melalui Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi IAD berbasis Perhutanan Sosial. Acara dibuka dan dipimpin Kepala Badan Hj Anna Rosida Santi didampingi Kabid IK Hj Herlina Maulidah berlangsung di aula Bauntung Kantor Bapperida Banjar, Kamis (20/8/2026) siang.
Acara ini dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar serta Camat Sungai Pinang dan Camat Paramasan.
Hj Anna, sapaan akrab Kepala Bapperida, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan pertemuan lanjutan guna menyusun Masterplan IAD yang berfokus pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan hutan. Ia menambahkan bahwa proses ini merupakan kelanjutan dari tahapan sosialisasi sebelumnya yang telah merangkum berbagai pendapat serta pengumpulan data dari tingkat SKPD, kecamatan, hingga desa.
Ia meminta agar seluruh peserta dan perwakilan konsultan dapat memanfaatkan forum ini untuk mendiskusikan poin-poin krusial yang masih membutuhkan penyesuaian. Menurutnya, sinkronisasi data dan pemahaman bersama sangat dibutuhkan agar dokumen Masterplan IAD yang disusun dapat berjalan lancar, komprehensif, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
“Hari ini kita perlu mengetahui peran tugas SKPD dalam mendukung program perhutanan sosial agar terintegrasi secara nyata dengan program pemerintah daerah,” tutur Anna.
Perwakilan Tim Peneliti Orion, Arfa Agustina, turut memaparkan progres penyusunan masterplan, khususnya mengenai pemetaan tipologi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kecamatan Paramasan dan Sungai Pinang. Ia menjelaskan bahwa meski wilayah ini kaya akan potensi seperti kopi, kemiri, porang, dan madu kelulut, kelemahannya adalah komoditas tersebut masih dipasarkan dalam bentuk primer.
“Oleh karena itu, diperlukan transformasi dari kehutanan berbasis sumber daya menuju usaha pedesaan berbasis agroforestri melalui penguatan kelembagaan bisnis dan hilirisasi.” Jelasnya.
Dalam diskusi yang dinamis, para peserta rapat di antaranya Camat Sungai Pinang dan Camat Paramasan menyoroti tantangan berat pembangunan di kawasan pedalaman, khususnya terkait infrastruktur kritis seperti terbatasnya akses jalan, ketiadaan listrik, dan minimnya jaringan internet. Keduanya juga menekankan bahwa masyarakat dan kelompok usaha di sana belum mendapatkan pendampingan yang maksimal, tertinggal dalam hal teknologi pengemasan, sertifikasi halal, hingga kesulitan menembus akses pasar yang lebih luas.
Padahal, potensi komoditas lokal di kawasan tersebut sangat menjanjikan, mulai dari beras merah, kemiri, hingga madu hutan yang saat ini masih dipanen secara tradisional dan belum dibudidayakan. Diskusi juga mengungkap adanya alokasi dana pembinaan untuk peternakan itik petelur yang membutuhkan pembentukan kelompok, serta menggarisbawahi pentingnya merangkul lembaga adat setempat sebagai motor penggerak dan pembina sumber daya manusia agar program pembangunan tidak menemui kendala.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk kolaborasi strategis antar-SKPD dan pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti berbagai intervensi yang dibutuhkan, mulai dari perbaikan infrastruktur, legalitas, pembiayaan, hingga pemasaran.
Dengan perencanaan Masterplan IAD yang matang, program perhutanan sosial di Kabupaten Banjar tidak hanya akan menjaga kelestarian ekologi, tetapi juga benar-benar mampu mengangkat derajat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar hutan.(Ione/Brigade Bapperida)