Ekspose Antara Strategi Sanitasi, Wujudkan Perencanaan Berbasis Kondisi Daerah
MARTAPURA - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) menggelar Ekspose Antara Kajian Penyusunan Dokumen Pembaruan Strategi Sanitasi Kabupaten Banjar di Aula Bauntung Bapperida, Kamis (23/7/2026). Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Bapperida, Hanafi, ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan dokumen strategis yang akan menjadi acuan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Banjar secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Hanafi menegaskan bahwa sanitasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Karena itu, penyusunan dokumen pembaruan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) harus mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, akademisi, hingga masyarakat dalam mewujudkan layanan sanitasi yang semakin baik.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Nuri Ansyari menjelaskan bahwa kegiatan ekspose antara bertujuan memperoleh masukan dan penyempurnaan terhadap hasil kajian yang telah disusun tim peneliti sebelum memasuki tahap akhir penyusunan dokumen. Melalui forum ini, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan saran, koreksi, maupun informasi tambahan agar dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten benar-benar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik wilayah, serta arah pembangunan Kabupaten Banjar.
Narasumber dari Tim Peneliti Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ismail, memaparkan hasil analisis kondisi sanitasi Kabupaten Banjar yang meliputi sektor air limbah domestik dan persampahan. Pada sektor air limbah domestik, masih ditemukan sejumlah tantangan, di antaranya belum optimalnya kelembagaan pengelola, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah, terbatasnya peran media dalam edukasi sanitasi, serta masih rendahnya alokasi pendanaan yang berkisar 0,9–1,5 persen dari total APBD. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas layanan sanitasi di daerah.
ada sektor persampahan, hasil kajian menunjukkan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat pengumpulan sampah baru mencapai 22,5 persen, sedangkan sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengelolaan baru sekitar 15,9 persen. Selain itu, sebagian besar sampah dari infrastruktur masih langsung dibawa ke tempat pemrosesan akhir, sementara pengelolaan melalui TPS3R dan bank sampah belum optimal. Di sisi lain, kebocoran sampah di tingkat sumber masih cukup tinggi sehingga diperlukan penguatan sistem pengelolaan sejak dari rumah tangga.
Ismail juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi kampanye publik, serta dukungan regulasi dan pendanaan sebagai faktor utama keberhasilan pengelolaan sanitasi. Menurutnya, pembaruan Strategi Sanitasi Kabupaten harus mampu menghadirkan solusi yang realistis melalui kolaborasi lintas sektor, sehingga target peningkatan akses sanitasi layak dan pengelolaan persampahan dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.
Diskusi yang berlangsung interaktif diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dan kecamatan terkait. Berbagai masukan disampaikan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing, salah satunya dari Kecamatan Aluh Aluh yang mengangkat persoalan pengelolaan sanitasi di kawasan pesisir, khususnya penanganan sampah plastik yang masih menjadi tantangan. Peserta berharap dokumen strategi yang disusun nantinya mampu menghadirkan solusi yang aplikatif sesuai karakteristik wilayah, termasuk penguatan sarana, kelembagaan, dan edukasi kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Bapperida Kabupaten Banjar berharap Dokumen Pembaruan Strategi Sanitasi Kabupaten Banjar dapat disusun secara komprehensif, berbasis data, serta mampu menjawab berbagai persoalan sanitasi yang berkembang di masyarakat. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi, sehingga mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Banjar.(Ione/Brigade Bapperida)