Wakil Bupati Dorong SKPD Percepat Program dan Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja
MARTAPURA – Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program pembangunan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi. Langkah tersebut dinilai penting agar target pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2026 dapat tercapai secara efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Aula Baiman Bapperida Kabupaten Banjar, Martapura, Kamis (23/7/2026), yang dihadiri seluruh perwakilan perangkat daerah.
Dalam arahannya, Habib Idrus menegaskan bahwa rapat koordinasi tidak hanya menjadi forum penyampaian capaian pembangunan, tetapi juga wadah evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus menyusun strategi percepatan pelaksanaan program pada semester II. Menurutnya, setiap kendala harus segera diselesaikan melalui langkah nyata dan koordinasi lintas sektor agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil monitoring hingga Semester I Tahun 2026, realisasi pembangunan Kabupaten Banjar menunjukkan tren positif. Realisasi keuangan telah mencapai Rp1,2 triliun atau 43,68 persen, sementara realisasi fisik mencapai 54,47 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja agar target yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat tercapai sesuai rencana.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan Sistem Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (SIMONDALEV) sebagai instrumen pengendalian pembangunan dan implementasi SAKIP. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap data yang diinput telah melalui proses validasi secara berjenjang sehingga menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sementara itu saat memimpin rapat setelah sesi pembukaan, Kepala Bapperida Kabupaten Banjar Hj. Anna Rosida Santi menegaskan bahwa hasil evaluasi Triwulan II akan menjadi acuan pada evaluasi Triwulan III. Seluruh target yang belum tercapai beserta komitmen yang dihasilkan dalam rapat akan kembali dievaluasi sebagai bentuk pengendalian yang berkesinambungan. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mampu menunjukkan progres nyata terhadap hasil evaluasi yang telah disepakati.
Pada kesempatan tersebut, Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida, Mujahid, menjelaskan bahwa pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2025, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan mengukur capaian target pembangunan, mengevaluasi pelaksanaan program strategis, mengidentifikasi berbagai hambatan, serta memantau perkembangan belanja APBD dan pengadaan barang dan jasa.
Mujahid menyampaikan, hingga Triwulan II rata-rata capaian indikator output kegiatan mencapai 48,77 persen. Dari sisi realisasi keuangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menjadi perangkat daerah dengan capaian tertinggi, sedangkan Dinas Pertanian masih mencatat serapan terendah yang dipengaruhi penyesuaian alokasi DAK penyuluh pertanian.
Melalui sesi diskusi, perangkat daerah yang capaiannya masih rendah diberikan kesempatan menjelaskan kendala sekaligus menyampaikan langkah percepatan yang akan dilakukan.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mempercepat pelaksanaan program prioritas, meningkatkan kualitas pelaporan melalui SIMONDALEV, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Dengan pengendalian yang konsisten dan evaluasi yang berkelanjutan, target pembangunan Tahun 2026 diharapkan dapat tercapai secara optimal, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. (Ione/Brigade Bapperida)