Rapat Evaluasi DAK, Wujudkan Pelaporan Tepat Waktu dan Berkualitas
MARTAPURA, InfoPublik - Dalam rangka memastikan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) berjalan sesuai target serta memenuhi ketentuan pelaporan pemerintah pusat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar melalui Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PPE) menggelar Rapat Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari DAK Triwulan II Tahun Anggaran 2026 serta Pelaporan Immediate Outcome DAK Fisik Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bauntung Kantor Bapperida Kabupaten Banjar, Senin (6/7/2026) siang tersebut dibuka oleh Sekretaris Bapperida, Hanafi, didampingi Plt. Kepala Bidang PPE sekaligus Fungsional Perencana Madya, Mujahid, dan dihadiri perwakilan perangkat daerah pengelola DAK.
Dalam sambutannya, Hanafi menegaskan bahwa rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai DAK agar seluruh proses administrasi, realisasi fisik maupun keuangan, serta pelaporan Immediate Outcome dapat diselesaikan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan. Menurutnya, evaluasi berkala menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus merumuskan solusi agar target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Hanafi juga berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan forum ini sebagai wadah koordinasi dan penyamaan persepsi. "Saya berharap kegiatan ini berjalan lancar, menghasilkan komitmen bersama, serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan Dana Alokasi Khusus, sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kabid PPE sekaligus Fungsional Perencana Madya, Mujahid, memaparkan perkembangan realisasi DAK Fisik dan Nonfisik Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026. Ia menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan progres kontrak, realisasi fisik, hingga ketepatan waktu penyaluran setiap tahap. Berdasarkan data yang dipaparkan, masih terdapat beberapa bidang yang perlu meningkatkan percepatan realisasi agar target penyerapan dapat tercapai sesuai jadwal.
"Pelaporan Immediate Outcome merupakan indikator penting yang menunjukkan manfaat langsung dari hasil pembangunan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan data yang disampaikan lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, karena laporan tersebut menjadi salah satu persyaratan dalam proses pengusulan DAK tahun berikutnya," ujar Mujahid.
Ia juga mengingatkan bahwa beberapa sektor masih memerlukan penyempurnaan data pendukung agar proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Mujahid menyampaikan bahwa pemerintah telah membuka proses pengusulan DAK Tahun Anggaran 2027 melalui aplikasi Krisna. Ia mengimbau seluruh perangkat daerah agar segera melengkapi usulan sesuai menu yang tersedia serta memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaporan Immediate Outcome DAK Fisik 2025 juga harus menjadi perhatian bersama karena menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja pelaksanaan DAK di daerah.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai perangkat daerah menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan maupun kendala yang menyebabkan sebagian realisasi fisik dan keuangan belum seluruhnya terlaporkan. Berbagai masukan dan solusi turut dibahas untuk mempercepat penyelesaian administrasi serta meningkatkan kualitas pelaporan.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, serta RSUD Ratu Zalecha.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama antarperangkat daerah untuk mempercepat realisasi program, meningkatkan kualitas pelaporan DAK, serta mewujudkan tata kelola pembangunan yang semakin akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.(Ione/Brigade Bapperida)