Evaluasi Simondalev Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bapperida Percepat Capaian Kinerja SKPD
MARTAPURA, InfoPublik - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar terus memperkuat kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Simondalev Triwulan I Tahun 2026 di Aula Bauntung Lantai III Bapperida Kabupaten Banjar, Rabu (15/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, BPBD, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Kehadiran para operator Simondalev dan Subbag Perencanaan menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas penginputan data dan pelaporan kinerja daerah berjalan optimal.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kabupaten Banjar, Herlina Maulidah. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya ketelitian dan komitmen seluruh SKPD dalam menginput data Simondalev dan E-SAKIP. Menurutnya, kualitas data yang baik akan berpengaruh langsung terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah serta menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, Herlina menekankan bahwa monitoring dan evaluasi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Ia juga mengingatkan agar setiap SKPD tidak hanya fokus pada pengisian data, tetapi juga memastikan konsistensi antara realisasi fisik, keuangan, dan dokumen pendukung yang diunggah dalam sistem.
Dalam pembahasan rapat, terungkap bahwa capaian keterisian Simondalev (E-Monev) masih belum merata. Beberapa SKPD tercatat belum mencapai standar minimal 95 persen, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang baru mencapai 75,29 persen serta DPRKPLH sebesar 89,11 persen. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya realisasi keuangan di awal tahun, belum lengkapnya pengisian data fisik dan keuangan, serta belum optimalnya pengunggahan dokumen pendukung.
Selain itu, capaian E-SAKIP juga menjadi perhatian, terutama pada beberapa SKPD dengan nilai yang masih rendah. Berbagai kendala teknis dan substansi turut dibahas, seperti ketidaksinkronan data antar sistem, perubahan indikator kinerja akibat kebijakan pusat, hingga target program yang belum terdistribusi secara proporsional per triwulan. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi evaluasi kinerja daerah jika tidak segera ditangani secara serius.
Sebagai tindak lanjut, Bapperida memberikan batas waktu perbaikan hingga hari yang sama pukul 23.59 WITA, dengan penekanan pada kelengkapan data, keselarasan dengan sistem keuangan, serta penjelasan faktor penghambat secara logis. Bapperida Kabupaten Banjar berharap melalui kegiatan ini seluruh SKPD dapat meningkatkan kualitas penginputan data, memperkuat koordinasi lintas bidang, serta mendorong capaian kinerja yang lebih akurat dan akuntabel guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif ke depan.(Ione/Brigade Bapperida)