Kajian IKLI 2025, Pemerataan Infrastruktur di Kabupaten Banjar Masih Jadi PR Besar
MARTAPURA - Bappedalitbang Kabupaten Banjar menggelar Ekspose Akhir Penyusunan Kajian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Banjar 2025 hasil kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bauntung ini dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (PPI) Nuri Ansyari, didampingi Kasubbid Litbang Gusti Rizky Maya Sari, dengan moderator Juhairiyah. Hadir pula SKPD terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta perwakilan kecamatan Martapura, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, Beruntung Baru, Sambung Makmur, dan Sungai Pinang.
Dalam sambutannya, Nuri Ansyari menyampaikan harapan besar terhadap hasil kajian ini agar dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Kita semua ingin rekomendasi kajian ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan demi peningkatan pelayanan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan kajian.
Ketua Tim Peneliti ULM, Candra Yuliana, menjelaskan bahwa kajian menggunakan metode proportionate stratified random sampling dengan jumlah 384 responden berdasarkan tabel Morgan-Krejcie. Survei dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan instrumen, pengumpulan data lapangan, hingga analisis yang membandingkan Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) dengan Indeks Kepuasan (IKLI) masyarakat. Kuesioner menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi terhadap berbagai jenis layanan infrastruktur.
Dari hasil kajian, ditemukan bahwa rata-rata nilai IKLI Kabupaten Banjar berada pada kisaran 73,27 sedangkan IHLI mencapai 85,49, sehingga terdapat GAP −12,22 yang menunjukkan ekspektasi masyarakat masih lebih tinggi dibanding kondisi aktual. Salah satu anggota tim.
Aulia Isramaulana, memaparkan bahwa aspek kualitas fisik infrastruktur menjadi sorotan utama dengan GAP terbesar, sehingga memerlukan perhatian prioritas dari pemerintah daerah dalam perbaikan dan peningkatan kualitas.
Aulia juga menyampaikan beberapa rekomendasi utama, diantaranya peningkatan ketersediaan fisik infrastruktur di wilayah prioritas, rehabilitasi jalan dan drainase, pemerataan akses air bersih, penguatan sistem irigasi pertanian, serta perbaikan akses transportasi melalui pengembangan angkutan desa. Rekomendasi ini disusun agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan dapat diintegrasikan dalam perencanaan perangkat daerah.
Pada akhir kegiatan, tim peneliti menegaskan bahwa dokumen kajian masih bersifat terbuka untuk penyempurnaan, dengan menampung masukan dari berbagai stakeholder yang hadir.
Bappedalitbang melalui bidang PPI berkomitmen mengawal tindak lanjut hasil penelitian ini agar menjadi dasar perencanaan pembangunan yang responsif, terukur, dan mampu meningkatkan kualitas layanan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara merata.(Ione/Brigade Bappedalitbang)