DKUMPP Banjar Lakukan Wasdal Perizinan Usaha IKM di Martapura Timur
BANJAR, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) terhadap pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kecamatan Martapura Timur, Kamis (13/11/2025) kegiatan ini difokuskan pada pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS RBA.
Pengawasan dilakukan oleh tim Bidang Perindustrian DKUMPP Banjar, khususnya dari Seksi Pengendalian Izin Usaha Industri. Langkah ini bertujuan memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan industri sesuai ketentuan administrasi dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Sektor Perindustrian.
Kepala Seksi Pengendalian Izin Usaha Industri, Fahruzzaini, menjelaskan bahwa kegiatan Wasdal merupakan agenda rutin bulanan.
“Kami melakukan verifikasi terhadap berbagai persyaratan, seperti kepemilikan akun SIINas, pelaporan data industri, kesesuaian KBLI dengan jenis usaha, serta kelengkapan sertifikasi produk seperti PIRT, Halal, Merek, BPOM, SIPA, hingga SNI,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan, ditemukan beberapa ketidaksesuaian, antara lain nomor telepon tidak aktif pada NIB, alamat usaha yang tidak sesuai, hingga penggunaan KBLI yang kurang tepat. Selain itu, sejumlah pelaku usaha belum memenuhi kewajiban sertifikasi produk.
“Temuan ini langsung kami tindak lanjuti melalui pembinaan dan pemberian saran perbaikan agar segera disesuaikan,” tambahnya.
Kepala DKUMPP Banjar, I Gusti Made Suryawati, mengapresiasi pelaksanaan Wasdal sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor IKM.
Menurut Made, pengawasan ini penting agar pelaku usaha memahami dan memenuhi kewajiban perizinan, sehingga usaha dapat berkembang secara optimal serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
"Hasil kegiatan Wasdal akan menjadi dasar bagi pembinaan berkelanjutan serta acuan dalam penyusunan kebijakan strategis pengembangan IKM di Kabupaten Banjar," katanya.