Bappedalitbang Gelar Rapat Lanjutan Sinkronisasi Batas Wilayah
MARTAPURA, InfoPublik - Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar kembali menggelar Rapat Lanjutan Sinkronisasi dan Koordinasi Batas Wilayah, di Aula Bauntung, Rabu (18/6/2025) pagi.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK) sebagai bentuk komitmen terhadap ketepatan data wilayah dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bidang IK, Herlina Maulidah, dan dihadiri perwakilan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan.
Dalam sambutannya, Herlina menekankan pentingnya kesepakatan atas batas wilayah administrasi, baik batas kecamatan maupun desa.
“Kesepakatan batas wilayah ini bukan hanya penting untuk legalitas administratif, tetapi juga menjadi dasar penting dalam penyusunan peta tematik dan data geospasial. Nantinya akan sangat mendukung proses revisi RTRW dan penyusunan RDTR Martapura,” jelasnya.
Rezza Ryanda, staf dari Bidang IK, menambahkan bahwa kegiatan dilakukan secara desk per-SKPD agar setiap instansi dapat menyamakan persepsi dan menyepakati batas wilayah sesuai kewenangannya.
“Melalui desk ini, kita identifikasi ketidaksinkronan data geospasial, baik batas desa maupun kecamatan. Hasil identifikasi ini kemudian akan ditindaklanjuti dan diperbaiki bersama instansi terkait,” ujar Rezza.
Rapat juga menghasilkan kesepakatan bahwa Peta Administrasi Batas Wilayah akan dibangun menggunakan format shapefile yang memadukan data dari Bagian Pemerintahan (untuk batas kecamatan) dan Dinas PMD (untuk batas desa), sebagai bentuk implementasi prinsip Satu Data Geospasial.
Menutup kegiatan, Herlina Maulidah menyampaikan harapannya agar kesepakatan ini menjadi dasar yang kuat untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan daerah ke depan.
“Dengan adanya sinkronisasi dan validasi batas wilayah ini, diharapkan tidak ada lagi kerancuan dalam pembuatan peta tematik maupun kebijakan pembangunan berbasis spasial,” pungkasnya.(Ione/Brigade Bappedalitbang)