RAPAT PENGUATAN KELEMBAGAAN, STRATEGI BANJAR HADAPI PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT
MARTAPURA - Dalam rangka menghadapi penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2025, Bappedalitbang Kabupaten Banjar melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) menggelar Rapat Penguatan Kelembagaan serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat. Acara yang berlangsung di Aula Baiman Bappedalitbang Banjar pada Senin (10/3/2025) pagi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat koordinasi dalam menghadapi evaluasi nasional.
Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq, secara resmi membuka rapat didampingi oleh Kabid PPM, Fara Hayani, dan Kasubbid Pembangunan Manusia Sihabuddin. Acara ini turut dihadiri perwakilan dari Dinas Kesehatan, DPMD, Forum KKS, P3MD, Forum Lurah, serta Apdesinya Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
Dalam sambutannya, Nashrullah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan Kabupaten Banjar dalam menghadapi penilaian KKS tahun ini. "Sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, hingga desa sangat diperlukan agar kita dapat memenuhi semua indikator yang telah ditetapkan. Ini bukan hanya tentang penilaian, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat," ujar Nashrullah.
Ia juga menjelaskan bahwa penilaian tahun 2025 akan mengukur keberhasilan pelaksanaan program KKS pada tahun 2023 dan 2024, sehingga kesiapan data dan dokumentasi menjadi kunci utama.
Kabid PPM, Fara Hayani, menambahkan bahwa kelengkapan dokumen seperti Surat Keputusan (SK), rencana kerja, anggaran, serta dokumentasi kegiatan harus dipastikan ada dan sesuai standar. "Semua data harus tersusun dengan baik, karena ini menjadi dasar dalam proses evaluasi. Jika dokumen tidak lengkap, maka akan mempengaruhi hasil penilaian kita," tegasnya.
Ketua Forum KKS Kabupaten Banjar, Teguh, juga menyoroti tantangan dalam memenuhi kriteria penilaian yang terus diperbarui setiap tahunnya. Ia mengingatkan agar seluruh desa dan kelurahan memastikan SK Pokja Desa Sehat mereka masih berlaku.
"Salah satu kendala utama dalam memenuhi kriteria penilaian KKS adalah kurangnya dokumentasi kegiatan,permasalahan lainnya pergantian relawan setiap tahun. Ini harus kita atasi bersama agar kita bisa lebih siap dalam penilaian," ujarnya.
Senada dengan Teguh, perwakilan P3MD, Dian, mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam memenuhi kriteria penilaian KKS. Ia juga memberikan motivasi agar Kabupaten Banjar dapat meraih penghargaan Swasti Saba.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semua pihak dapat lebih siap dalam menghadapi penilaian Kabupaten/Kota Sehat 2025. Dengan kolaborasi dan persiapan yang matang, Kabupaten Banjar berharap dapat meraih penghargaan Swasti Saba dan mewujudkan kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi seluruh warganya.(Ione/Brigade Bappedalitbang)