Kepala Bappedalitbang Sosialisasikan Tata Kelola Pokir DPRD di SIPD
MARTAPURA, InfoPublik - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, sosialisasikan tata kelola pengusulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), di Ruang pada Jum’at (28/2/2025).
Acara dihadiri langsung 3 wakil ketua yaitu Irwan Bora, Akhmad Rizanie Anshari, KH Ali Murtadho dan anggota DPRD lainnya serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Karim, dan Kepala Inspektur Daerah, Riza Dauly, dan bidang PPE
Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Abdul Karim, menyampaikan pentingnya memahami tata kelola Pokir dalam perspektif pencegahan korupsi.
"Pokir merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan merencanakan prioritas pembangunan daerah. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, proses ini rentan terhadap fraud, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, maupun implementasi," ujarnya.
Abdul Karim juga menyoroti berbagai risiko penyalahgunaan dalam proses Pokir, seperti manipulasi usulan, mark-up anggaran, serta konflik kepentingan dalam proses tender.
"Untuk mencegah potensi kecurangan, diperlukan penguatan tata kelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta pengawasan yang ketat," tambahnya
Nashrullah Shadiq menjelaskan teknis penginputan Pokir di SIPD. "Pokir yang diajukan oleh DPRD harus selaras dengan sasaran pembangunan daerah dan disampaikan paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan," jelasnya.
Menurut Nashrullah, penyampaian Pokir secara digital melalui SIPD bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usulan dapat dipertanggungjawabkan dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
"SIPD memungkinkan proses yang lebih sistematis dalam penyusunan RKPD, memastikan bahwa setiap Pokir didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Iwan Bora, berharap agar sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman anggota DPRD terkait mekanisme pengusulan Pokir.
"Kami berharap semua anggota DPRD dapat mengajukan Pokir secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," harapnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam penyusunan Pokir, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan bebas dari praktik korupsi.(Ione/Brigade Bappedalitbang