![](https://infopublik.banjarkab.go.id/posts/bD3nN3nn38q8WJwinH4Z6oYmzerLHBX9oHK4JTJ8.jpeg)
Pastikan Program Pembangunan di Pedesaan Sesuai Rencana, Bappedalitbang Gelar FGD
MARTAPURA, InfoPublik – Forum Group Discussion (FGD) mengenai monitoring dan evaluasi kawasan pedesaan prioritas Kabupaten Banjar berlangsung sukses dengan dihadiri berbagai pihak terkait. Acara yang dibuka oleh Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Hanafi, bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan kawasan pedesaan prioritas di Kabupaten Banjar, Kamis (25/7/2024).
Acara ini dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), Dedi Nurmadi, yang memandu diskusi dan presentasi dari berbagai narasumber. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) turut hadir dalam FGD ini, memberikan dukungan dan perspektif nasional terhadap isu-isu yang diangkat.
Dalam sambutannya, Hanafi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam membangun kawasan pedesaan.
“Monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan di pedesaan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kami berharap, melalui FGD ini, kita dapat meningkatkan starategi-strategi untuk pengembangan kawasan yang lebih baik lagi di masa depan,” ujar Hanafi.
“Mari kita berkolaborasi dan berinovasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang lebih baik bagi Kabuaten Banjar,” ajaknya pada peserta yang hadir.
Dedi Nurmadi, dalam arahannya, menyoroti beberapa aspek kunci yang menjadi fokus diskusi, antara lain infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kawasan pedesaan prioritas memerlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek pembangunan. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan,” kata Dedi Nurmadi.
Perwakilan dari Kemendes PDTT , M Lukman Thamrin, memberikan paparan tentang kebijakan dan program nasional yang dapat diintegrasikan dengan program pembangunan daerah. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami siap mendukung Kabupaten Banjar dalam mengembangkan kawasan pedesaan prioritas,” ujarnya.
Selain paparan dari Perwakilan dari Kemendes PDTT, FGD ini juga melibatkan sesi diskusi kelompok yang aktif, di mana peserta membahas berbagai isu spesifik dan menyampaikan rekomendasi. Beberapa topik yang menjadi perhatian utama meliputi peningkatan akses jalan dan transportasi, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam FGD ini juga dilaksanakan pengisian kuesioner untuk Monev kepada 12 responden dari Desa, dengan pengisian kuesioner maka akan dapat diketahui status dari kawasan tersebut, apakah masih status embrio, belum berkembang, sudah berkembang ataupun sudah maju. Adapun konsep KPPN sendiri itu adalah perencanaan Bottom up dari bawah, dan harus benar benar menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pusat
Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan dan program yang lebih efektif dalam pembangunan kawasan pedesaan di Kabupaten Banjar. Dengan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif dapat tercapai.
Kegiatan FGD ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan pembangunan pedesaan melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif. Semua pihak yang terlibat berharap agar hasil dari diskusi ini dapat segera diimplementasikan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Banjar.
Acara dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, UGM, Camat Martapura, Camat Martapura Barat, Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banjar, Pembakal Cindai Alus, Sungai Sipai, Tungkaran, Pesayangan Barat, Penggalaman, Sungai Batang, Sungai Batang Ilir, Sungai Rangas Hambuku, Perwakilan Bumdes 8 Saudara dan Bappedalitbang Kabupaten Banjar.`(Ione/Bappedalitbang)