Atasi Rawan Pangan DKPP Banjar Susun FSVA
Martapura, InfoPublik - Dinas ketahanan pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2023.
Rakor yang diikuti sejumlah SKPD terkait ini guna memetakan desa-desa rawan pangan di daerah tersebut serta faktor yang menjadi penyebabnya.
Rakor dibuka oleh Kepala DKPP Kabupaten Banjar H. Ahmadi di Aula Bauntung Bappedalitbang Banjar, Rabu (8/11/2023).
Dikatakan Ahmadi, kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang pada waktu tertentu karena alasan ekonomi atau kemiskinan. Dapat juga akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial.
“Salah satu fokus pembangunan saat ini diarahkan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan pengentasan kemiskinan salah satunya adalah penanganan desa-desa rawan pangan,” ujarnya.
Penyusunan FSVA atau juga dikenal dengan peta ketahanan dan kerentanan pangan bertujuan untuk memberikan informasi dan inspirasi bagi pengambil kebijakan dalam rangka intervensi atau penanganan ketahanan dan keamanan pangan.
Narasumber koordinasi penyusunan peta ketahanan dan ketahanan pangan Muhammad Hamdani menjelaskan, ada 6 indikator yang berpengaruh dalam penentuan desa rawan pangan.
Pertama rasio luas baku lahan sawah terhadap wilayah desa, kedua rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga, ketiga rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa, keempat desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai baik melalui darat air maupun udara, kelima rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa.
“Dan keenam rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa,” jelasnya.
Setelah dilakukan pembahasan satu persatu sesuai indikator yang berpengaruh terhadap kerentanan dan kerawanan pangan maka rapat koordinasi menyepakati untuk melakukan sejumlah hal guna membantu desa rawan pangan menjadi desa tahan pangan.
Mempertahankan luasan lahan baku sawah, menambah jumlah sarana ekonomi di desa, melakukan sinergisitas kegiatan di desa rawan pangan sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan akses transportasi ke daerah-daerah rawan pangan meningkatkan akses air bersih ke desa-desa rawan pangan, menambah jumlah tenaga kesehatan terutama di desa-desa rawan pangan serta merangkul pihak ketiga dan dana desa seoptimal mungkin dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan rawan pangan. (IP Kab. Banjar/Brigade DKPP)