![](https://infopublik.banjarkab.go.id/posts/aTZy8cRKzONZFb0ifrlvLDHYG885w3R8q9efsD41.jpeg)
Puluhan IKM di Banjar Ikuti Sosialisasi dan Bimtek Sertifikasi TKDN
Martapura, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Industri Kecil di Kabupaten Banjar.
Serta melaksanakan pertemuan dalam rangka optimalisasi pemasaran produk Industri Kecil Menengah ( IKM ) melalui pemasaran produk dengan mitra strategis ( Jaspro Magis ) dan yang merupakan salah satu implementasi aksi perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Administrasi dari Kepala Bidang Perindustrian.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala DKUMPP Banjar Kencanawati didampingi Kepala Bidang Perindustrian Hj. Noor Aida, Kamis (31/8/2023) diikuti 30 pelaku IKM dan perusahaan yang berasal dari beberapa kecamatan yang ada di Kab Banjar.
Saat acara pembukaan dilakukan penyerahan bahan sosialisasi kepada peserta yang diwakili oleh Thomas Luxyito dan Norlina Kamsiah
kemudian dirangkai dengan penandatanganan pernyataan dukungan Kepada Kepala Bidang Perindustrian atas implementasi aksi perubahan dengan judul Optimalisasi akses Pasar bagi produk IKM melalui Pemasaran Produk dengan Kerjasama Mitra Strategis dengan branding JASPRO MAGIS.
Noor Aida mengatakan dalam rangka mendorong peningkatan sertifikasi TKDN industri kecil sehingga para pelaku industri kecil bisa berpartisipasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan berujung pada pengoptimalan penggunaan produk lokal.
"Perlu diketahui bahwa pengajuan sertifikasi TKDN ini perusahaan / pelaku IKM wajib terdaftar di SIINas dan melengkapi laporan perusahaan per semester untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Kecil (TKDN IK), maka dari itu pelaku IKM terlebih dahulu di berikan sosialisasi tentang SIINas," ujarnya.
Menurutnya, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Data tersebut merupakan input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan yang pro-industri, seperti jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya, selain itu DKUMPP juga memfasilitasi dan membantu registrasi perusahaan para pelaku IKM secara langsung.
"Keberpihakan Pemerintah pada produk dalam negeri, utamanya yang dihasilkan oleh UMKM dan IKM, terlihat dari beberapa kebijakan yang telah diterbitkan seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," terangnya.
Ditambahkan Noor Aida, aturan tersebut menegaskan perlunya merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.Inpres 2/2022 juga mengamanatkan untuk mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM (termasuk IKM) dan Koperasi pada e-Katalog nasional, sektoral dan lokal.
Sementara Kepala DKUMPP Kencanawati menyampaikan bahwa dalam rangka Perkembangan IKM di Kabupaten Banjar tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan / atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran.
"Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh para pelaku IKM Kab Banjar dan merupakan salah satu peluang mengembangkan usaha IKM tersebut adalah memperluas akses pasar, Seperti diketahui pertumbuhan bisnis ritel dari tahun ke tahun cukup pesat. Ritel-ritel modern telah muncul dan. berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga berlaku dengan berkembang pesatnya retail modern seperti PT.Indomarco ( Indomaret ) di Kabupaten Banjar," ungkapnya.
Maka dalam rangka meningkatkan pemasaran, Ditekankan Kencana, produk inilah kita akan membuat kesepakatan Bersama bagaimana agar banyak produk produk IKM bisa menembus ke retail modern. Dan ini akan membawa peningkatan produk produk IKM yang signifikan untuk perekonomian Masyarakat Kabupaten agar lebih baik.
"Melalui pertemuan yang digelar antara IKM dan Indomaret kita mencoba menjaring dan mengapresiasi serta memfasilitasi para pelaku IKM di Kabupaten Banjar untuk memasarkan produknya," tutupnya.
Adapun Narasumber kegiatan ini dari Dinas Perindustrian Prov. KALSEL Muhammad Ni'man Nasir dan Muhammad Ridha Anshari yang memaparkan tentang pengenalan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Registrasi akun dan laporan semester bagi industri, Pengenalan TKDN dan Pengajuan Sertifikasi TKDN.
Serta narasumber dari Indomaret yaitu Hadijah dan Rio yang turut serta memaparkan tentang bagaimana produk IKM agar bisa masuk kurasi sehingga dapat memasarkan produknya di gerai gerai Indomaret. (Ahmad Rifai/Brigade Manis DKUMPP)