Kesbangpol Banjar Sampaikan Pemahaman Tangkal Radikalisme dan Berita Hoax
Martapura, InfoPublik - Menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banjar laksanakan kegiatan Fasilitasi Masyarakat Dalam Menangkal Radikalisme dan Berita Hoaks Guna Mendukung Pemilu 2024, di Aula Kantor Kecamatan Astambul, Kamis (4/5/2023) pagi.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar Safrin Noor yang membuka kegiatan mengatakan, kewaspadaan terhadap radikalisme yang mengarah kepada aksi terorisme merupakan tanggung jawab bersama, agar masyarakat terbebas dari paham-paham yang mempengaruhi.
“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi paham radikalisme dimasyarakat guna mewujudkan ketertiban, namun demikian penanganan yang dilakukan masih bersifat komprehensif dan jangka panjang,” ujar Safrin.
Ia menegaskan radikalisme dan berita hoax jika dibiarkan dapat membahayakan dan merugikan masyarakat. Radikalisme saat ini banyak mengarah pada kelompok agama yang menyukai kekerasan karena radikalisme adalah paham keras atau aliran melalui jalur agama yang bertujuan ingin merubah tatanan sosial maupun politik dengan cara kekerasan.
Dihadapan 44 peserta pambakal dan staf dari 22 desa, narasumber Kabid Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Banjar Muhari menyampaikan tentang radikalisme dan berita hoax.
Muhari menjelaskan ciri dari radikalisme adalah mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang berbeda pendapat, mempersulit tata cara sesuatu seperti agama serta ciri lainnya bersikap berlebihan dalam ritual agama yang tidak pada tempatnya.
“Sementara ciri-ciri hoaks biasanya informasi mengakibatkan kecemasan, kebencian dan permusuhan. Sumber berita tidak jelas bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantar yang provokatif dan memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data,” jelas Muhari.
Dirinya menambahkan mencegah hoaks dan radikalisme bisa dengan cara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menyampaikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat untuk banyak membaca, melihat, mendengarkan serta mencari referensi pada berita di radio dan tv sebagai pembanding. (MC Kominfo Kab. Banjar/Pepen/Man)