Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2023
Martapura, InfoPublik - Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyie dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan langkah konkrit pengendalian inflasi daerah tahun 2023 dan Sosialisasi RUU tentang Kesehatan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) via zoom meeting di Command Center Manis, Martapura, Senin (17/4/2023) pagi.
Rakor diawali dengan penyampaian RUU tentang kesehatan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia.
Sementara Mendagri Tito Karnavian yang memimpin rakor menjelaskan, perkembangan inflasi secara global diberbagai negara, Inflasi Indonesia berdasarkan trading economic sebesar 4,97 persen, peringkat ke-46 dari 186 negara di dunia (diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi).
“Inflasi Indonesia berada diurutan 46 dari bawah dari 186 negara termasuk inflasi rendah dan terkendali sedangkan di ASEAN berada di peringkat 6 dari 11 negara ASEAN,” kata Mendagri.
Tito mengungkapkan inflasi terjadi di antaranya karena perang, ketegangan politik, konflik internal, kekeringan atau kemarau panjang dan ketidakmampuan menjaga supply dan demand barang dan makanan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini menjelaskan inflasi menurut kelompok. Pada Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022 memberikan andil besar yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta transportasi.
“Komoditas bahan makanan yang mengalami potensi inflasi di berbagai kabupaten/kota diantaranya beras, telur ayam ras dan minyak goreng, pada minggu kedua April 2023,” jelasnya.
Pudji meminta kepada semua kepala daerah untuk melaksanakan forum konsultasi publik tentang Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. (MC Kominfo Kab. Banjar/Faidillah/Paris)