Perkuat Sinergi Lindungan PMI, Deputi BP2MI Lakukan Audiensi Bersama Bupati Banjar
Martapura, InfoPublik - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik Lasro Simbolon beserta rombongan, lakukan audiensi ke pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Kamis (22/12/2022) siang.
Kedatangan Deputi PP Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI disambut dengan hangat oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra H Masruri serta Kepala Disnakertrans Kabupaten Banjar I Gusti Nyoman Yudiana.
Hasro Simbolon menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemkab Banjar dalam perlindungan pekerja imigran di luar negeri.
" Juga menginformasikan dan mensosialisasikan peluang peluang kerja khususnya level pekerja migran yang terlatih dan profesional. Kita mengharapkan putera Puteri dari Kalsel yang berkompeten bisa memanfaatkan peluang untuk bekerja di negara negara besar seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Jerman dan lain lain," ungkap dia.
Hasro juga menerangkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus terus diperkuat dan diperlukan kerja sama yang solid dengan pemerintah daerah.
" Kalau penempatannya secara prosedural, statistik mencatat hampir semua pekerja bekerja dengan baik, upah sesuai kontrak dan kembali dalam keadaan sehat sebagai pejuang kesejahteraan keluarga. Lain halnya dengan sindikat ilegal yang mengakibatkan banyak pekerja menjadi korban eksploitasi, ini yang masih menjadi persoalan kita," jelas dia.
Sementara itu Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyampaikan terima kasih atas dilaksanakannya pertemuan ini, dan berharap kedepannya kolaborasi dan kerja sama dengan BP2MI akan semakin ditingkatkan mengenai penempatan dan perlindungan PMI.
"Kami sangat mendukung atas upaya yang telah dilakukan BP2MI terhadap PMI di Kalsel khususnya Kabupaten Banjar. Semoga kerja sama yang terjalin dapat mengurangi angka pengangguran di daerah dan semakin meminimalisir adanya pekerja yang ilegal tanpa prosedural dari pemerintah dan BP2MI," pungkas dia. (MC Kominfo Kab. Banjar/Fuad/Paris)