Dinsos P3AP2KB Banjar Gelar Workshop Pemutakhiran PK 2022
- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
- dp2kbp3a
- 2007
Martapura, InfoPublik – Dalam rangka mensukseskan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (PPK22) Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), gelar workshop PPK22 Kabupaten Banjar, Kamis (6/10/2022).
PPK22 merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancarai kepala keluarga dan dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Banjar yang diwakilkan oleh Sekretaris H Sukasto didampingi Kasi Analisis Data dan Parameter Kependudukan Aisyah.
Sukasto mengatakan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 berlangsung sejak 1 September 2022 hingga 31 Oktober 2022, melibatkan 592 tenaga lapangan mulai manager pengelola tingkat kecamatan sebanyak 11 orang, manager data 11 orang dan suvervisor tingkat desa sebanyak 99 orang dan kader pendata 471 orang.
“Langkah yang perlu kita lakukan adalah memberikan pemahaman yang kuat kepada individu, keluarga dan masyarakat untuk memberikan data dan informasi yang sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada, bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan program dari pemerintah pusat melalui implementasi program daerah yang sejalan dengan program dari pemerintah pusat,” ungkap dia.
Aisyah menambahkan, hasil pemutakhiran PK-22 ini akan digunakan oleh Kemenko PMK sebagai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting.
Dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 4 Maret 2021, Presiden RI Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024 dan tingkat prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. (IP Kab. Banjar/rahman/brigade dinsos p3ap2kb)