BPKPAD Kabupaten Banjar Gelar FGD Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2028
BANJAR, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) terus berupaya mewujudkan perencanaan keuangan yang akurat dan akuntabel. Salah satunya melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Banjar Tahun 2028 yang digelar di TreePark Hotel, Senin (16/11/2026).
FGD secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BPKPAD Kabupaten Banjar, M. Fahroel Razy.
Dalam sambutannya, M. Fahroel Razy menekankan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam menyusun standar harga, khususnya untuk kebutuhan perencanaan anggaran jauh sebelum tahun pelaksanaan.
“Penyusunan standar harga untuk proyeksi tahun 2028 menuntut kepekaan tinggi terhadap dinamika ekonomi, tren inflasi, serta perkembangan pasar. Standar harga yang kita susun hari ini merupakan instrumen pengendali utama agar setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di masa mendatang berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan standar harga yang matang dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan anggaran secara lebih tepat dan terukur.
Sementara itu, Kassubag Perencanaan Keuangan dan Aset Neni Ruyanti, menyampaikan bahwa kegiatan FGD tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan setiap perencanaan anggaran memiliki dasar perhitungan harga yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk keseriusan dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang direncanakan untuk tahun 2028 memiliki basis harga yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui FGD ini, kita menyelaraskan persepsi antarunit kerja agar tidak terjadi disparitas harga yang dapat menghambat penyerapan anggaran di masa mendatang,” ujarnya.
Melalui pelaksanaan FGD ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap dokumen Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2028 yang dihasilkan nantinya dapat menjadi landasan kuat dalam penyusunan anggaran daerah. Dengan demikian, tata kelola keuangan daerah diharapkan semakin tertib, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
