Sekolah Rakyat di Kabupaten Banjar, Solusi Pendidikan untuk Menjangkau Anak hingga Pelosok Banua
Bagikan ke WhatsApp
Gunakan salah satu tombol ini agar keterangan portal ikut terkirim setelah link.
MARTAPURA, InfoPublik – Gagasan pengembangan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera menjadi pembahasan dalam pertemuan kelompok mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).
Diskusi tersebut mengangkat pentingnya penyesuaian kebijakan Sekolah Rakyat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis Kabupaten Banjar agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok.
Pengawas Sekolah Kabupaten Banjar, Hadiani Nur, yang merupakan salah satu anggota kelompok mahasiswa, menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat harus dimaknai lebih dari sekadar pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak.
“Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Banjar bukan sekadar membangun ruang kelas baru, melainkan menyalakan harapan bagi setiap anak di pelosok desa bahwa keterbatasan jarak dan ekonomi tidak akan pernah membatasi hak mereka untuk bermimpi tinggi dan meraih masa depan gemilang,” ungkapnya dalam diskusi tersebut.
Kelompok mahasiswa yang terdiri atas Hadiani Nur, Humairo, Ima Syahdina, dan Nina Phariani tersebut mengidentifikasi beragam tantangan pemerataan pendidikan di Kabupaten Banjar. Daerah ini memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan Martapura, daerah bantaran sungai dan rawa di bagian barat, hingga kawasan pedalaman dan pegunungan di bagian timur. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, terutama bagi anak-anak yang menghadapi keterbatasan akses menuju jenjang pendidikan menengah serta berisiko tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD atau MI.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat tiga persoalan utama yang perlu menjadi perhatian, yakni keterbatasan akses geografis, tekanan ekonomi keluarga yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan, serta faktor sosial budaya seperti perkawinan usia anak. Selain itu, keberadaan pondok pesantren dan sekolah swasta berbasis keagamaan yang telah lama menjadi bagian dari ekosistem pendidikan masyarakat Banjar juga perlu dipertimbangkan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berjalan secara harmonis dan saling melengkapi.
Sebagai solusi, kelompok mahasiswa tersebut mengemukakan tiga pilar strategis, yaitu penentuan lokasi berbasis peta kerentanan geografis dengan konsep asrama satelit di kawasan yang sulit dijangkau, penguatan kemitraan dengan pondok pesantren dan yayasan pendidikan swasta, serta pengembangan kurikulum vokasi yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal. Proses penerimaan peserta didik juga perlu didukung verifikasi data kemiskinan dan Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga tingkat desa agar program tepat sasaran.
Diskusi tersebut turut menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, tokoh agama, pengawas pendidikan, hingga media massa dalam mengawal penyelenggaraan program secara transparan dan akuntabel. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan peserta didik dan karakteristik masyarakat setempat.
Pengembangan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banjar diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas pemerataan layanan pendidikan, menekan angka putus sekolah, serta membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dengan kebijakan yang tepat sasaran, kemitraan lokal yang kuat, dan pendidikan yang sesuai potensi daerah, setiap anak di Kabupaten Banjar diharapkan memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan meraih cita-cita.