Pemkab Banjar Matangkan RDTR dan KLHS Kawasan Strategis, Karang Intan Kawal Aspirasi Ketentraman Wilayah
BANJARBARU, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya mewujudkan penataan ruang wilayah yang tertib, berkelanjutan, serta mampu mendukung iklim investasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Konsultasi Publik (KP) I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, bertempat di Novotel Banjarbaru Airport, Selasa (11/11/2026).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai unsur organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, pemangku kepentingan, serta perwakilan pemerintah kecamatan. Salah satu peserta yang turut hadir mewakili Kecamatan Karang Intan adalah Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib), Nur Rasyid.
Kehadiran Nur Rasyid dalam forum tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kecamatan terhadap penyusunan dokumen perencanaan tata ruang, khususnya dalam memastikan aspek ketenteraman, ketertiban umum, serta potensi permasalahan sosial akibat pemanfaatan ruang dapat menjadi perhatian sejak tahap perencanaan.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, menyampaikan pentingnya penyusunan RDTR dan KLHS sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah agar berjalan secara terencana dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RDTR tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Menurutnya, keberadaan RDTR yang terperinci akan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, mempermudah proses perizinan investasi, serta memberikan kejelasan arah pengembangan wilayah bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
H. Yudi Andrea juga mendorong seluruh peserta untuk berperan aktif memberikan masukan dan saran konstruktif agar dokumen perencanaan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan serta kondisi riil di lapangan. Selain itu, perencanaan tersebut diharapkan mampu mengendalikan alih fungsi lahan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Sesi diskusi dan pemaparan materi berlangsung interaktif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Beragam masukan dan pandangan disampaikan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS Kabupaten Banjar.
Dalam kesempatan tersebut, Kasi Trantib Kecamatan Karang Intan, Nur Rasyid, menyoroti pentingnya sinkronisasi antara rencana zonasi tata ruang dengan kondisi faktual di tingkat kecamatan, khususnya di wilayah Karang Intan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial tersendiri.
Ia menilai bahwa penataan ruang yang terencana dan memiliki regulasi jelas sangat penting untuk mencegah potensi konflik sosial akibat permasalahan pemanfaatan lahan. Selain itu, kejelasan zonasi juga dapat membantu pemerintah kecamatan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum).
Menurutnya, langkah pencegahan melalui perencanaan tata ruang yang matang merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan stabilitas dan keharmonisan wilayah.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta juga menyampaikan berbagai masukan, di antaranya pentingnya pengaturan zonasi khusus pada kawasan rawan bencana. Hal ini mengingat kondisi topografi Kabupaten Banjar yang beragam sehingga diperlukan perhatian terhadap perlindungan kawasan resapan air dan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana.
Sementara itu, peserta dari unsur pelaku pembangunan berharap penyusunan RDTR dapat memberikan ruang yang proporsional bagi pengembangan pusat-pusat perekonomian masyarakat tanpa mengabaikan aspek perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup.
Melalui pelaksanaan Rapat Konsultasi Publik I RDTR dan FGD I KLHS ini, diharapkan dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Banjar dapat semakin komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan penataan ruang yang tertib, berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
(IP Kab. Banjar/Brigade Karang Intan/Hernadi)