FGD Penanggulangan Kemiskinan, Bapperida Banjar Siapkan Aksi 2027
MARTAPURA - Untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar, Jumat (18/9/2026) pagi. Kegiatan berlangsung di Aula Bauntung Lantai III Kantor Bapperida Kabupaten Banjar dan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran dan berbasis data.
FGD dibuka Kepala Bapperida Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rosida Santi didampingi Kepala Bidang PPM Fara Hayani dihadiri perwakilan Dinsos P3AP2KB, Kepala Bidang, Fungsional Perencana dan Penata Layanan Operasional, dan Konsultan Individu internal bidang, serta tenaga ahli dari Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) secara virtual zoom.
Pertemuan ini diarahkan untuk membahas penyusunan rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan daerah sebagai instrumen yang dapat memperkuat keterpaduan program dan intervensi lintas sektor. Kegiatan turut dihadiri perwakilan Dinas Sosial, tenaga ahli, serta kepala bidang di lingkungan Bapperida yang terlibat dalam penyusunan rencana aksi tersebut.
Dalam arahannya, Anna menekankan pentingnya rencana aksi disusun melalui koordinasi dan pembahasan bersama agar pelaksanaannya dapat lebih terarah. Ia berharap dokumen yang dirumuskan melalui proses tersebut tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai acuan pelaksanaan program pada tahun mendatang. “Diharapkan rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan daerah dapat dimanfaatkan untuk tahun 2027,” harap Anna.
Tim Tenaga ahli, Fuad Setiawan Khabibi, selanjutnya memberikan pemaparan terkait penyusunan tindak lanjut dan penguatan kapasitas. Pembahasan mencakup rencana penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTT) yang merupakan kelanjutan dari rencana sebelumnya serta rencana integrasinya dengan kajian produk, tema riset dan penelitian ke depan. Integrasi tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan kebijakan secara teknis dan inovatif.
Selanjutnya pewrwakilan tim lainnya, Reza Fazar Reynaldi memaparkan sejumlah hal teknis yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen. Salah satunya adalah penyelarasan bidang yang sebelumnya belum termuat dalam dokumen rencana pembangunan, termasuk bidang sosial dan bencana alam, dengan bidang yang telah dianalisis dalam RKPD, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Struktur laporan juga diarahkan mengacu pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, meliputi hasil evaluasi, kebijakan dan strategi tahun berjalan, matriks target keberhasilan serta lokasi prioritas.
Kepada bidang terkait juga direkomendasikan untuk memperjelas sumber dan tingkat kedalaman data yang akan digunakan dalam penyusunan rencana aksi. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dapat bersumber dari Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), sementara data kebijakan dan strategi tahun berjalan akan dicuplik dari RAK 2026 sebagai bahan penyusunan RAK 2027. Dalam pembahasannya, peserta juga perlu menyepakati apakah pencuplikan data dilakukan pada tingkat program atau hingga tingkat aktivitas.
Memasuki sesi diskusi, sejumlah kepala bidang menyoroti pentingnya menyesuaikan intervensi dengan karakteristik wilayah Kabupaten Banjar yang luas dan terdiri atas 20 kecamatan, dengan kondisi geografis yang beragam mulai dari pegunungan, dataran rendah hingga pesisir. Pembahasan juga mencermati berbagai faktor yang dapat memengaruhi kondisi kemiskinan, di antaranya kenaikan harga barang, inflasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) serta dampak banjir. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi yang proporsional sesuai karakteristik dan tingkat permasalahan di masing-masing wilayah.
Melalui FGD ini, Bapperida Kabupaten Banjar diharapkan dapat menghasilkan rumusan rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, terukur dan sesuai dengan kondisi daerah. Strategi yang dibahas juga diarahkan tidak hanya menyasar kelompok miskin, tetapi turut memperhatikan penduduk rentan agar tidak semakin terdampak dan masuk ke kelompok miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi maupun bencana. Hasil pembahasan selanjutnya menjadi bagian penting dalam menyiapkan rencana aksi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Banjar untuk mendukung pelaksanaan program tahun 2027.(Ione/Brigade Bapperida)