Bapperida Banjar Perbarui Strategi Sanitasi, Libatkan ULM dan Lintas SKPD
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus memperkuat arah pembangunan sektor sanitasi melalui penyusunan Dokumen Pembaruan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen tersebut, Bapperida bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama perangkat daerah terkait di Aula Bauntung Kantor Bapperida Banjar, Kamis (16/7/2026) pagi.
Rakor dipimpin Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Bapperida Kabupaten Banjar, Nuri Ansyari, dan dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BLUD Intan Hijau Kabupaten Banjar, serta jajaran Bapperida. Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam melengkapi data yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen strategis tersebut.
Dalam sambutannya, Nuri Ansyari menyampaikan bahwa pembaruan Strategi Sanitasi Kabupaten merupakan amanat yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sebagai pedoman pembangunan sanitasi yang terarah dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan penyusunan dokumen tersebut sangat bergantung pada kualitas data dan keterlibatan seluruh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sanitasi.
"Hari ini kita ingin menyinergikan kembali seluruh data yang dibutuhkan tim peneliti, baik melalui kuesioner maupun data sektoral. Kami berharap setiap perangkat daerah dapat membantu melengkapi informasi sesuai kewenangannya, sehingga batas kewenangan masing-masing sektor, mulai dari Perkim, lingkungan hidup, PUPR hingga perangkat lainnya, dapat tergambar dengan jelas dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten," ujar Nuri.
Mewakili tim peneliti Fakultas Teknik ULM, Ismail menjelaskan bahwa dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten yang disusun pada tahun 2022 telah memasuki masa pembaruan sehingga perlu direviu agar tetap menjadi acuan pembangunan sanitasi daerah dan memenuhi persyaratan pemerintah pusat. Ia menyebut progres penyusunan dokumen telah mencapai sekitar 80 persen, namun masih memerlukan konfirmasi sejumlah data dan persepsi dari perangkat daerah agar hasil kajian lebih akurat.
"Dokumen SSK memiliki nilai strategis karena menjadi dasar pemerintah pusat maupun provinsi dalam mendukung pembangunan sanitasi daerah. Setelah profil sanitasi diketahui, kita dapat menentukan arah pengembangan, kebutuhan pendanaan, hingga melibatkan berbagai sumber pembiayaan seperti APBD, APBN, dana desa, CSR, bahkan mendorong partisipasi masyarakat agar target sanitasi dapat tercapai secara bertahap," jelas Ismail.
Sementara itu, anggota tim peneliti lainnya, Alya, memaparkan bahwa instrumen SSK disusun dalam bentuk basis data yang memuat target pembangunan sanitasi sesuai RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJMD Kabupaten Banjar. Data tersebut akan digunakan untuk menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi eksisting dengan target yang ingin dicapai, termasuk menghitung kebutuhan pendanaan serta menentukan prioritas pengembangan sanitasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Alya juga menekankan pentingnya penyampaian kondisi riil infrastruktur di lapangan, termasuk fasilitas yang sudah tidak berfungsi, agar perencanaan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan daerah.
Dalam sesi diskusi, para peserta menyoroti pentingnya sinkronisasi data antarperangkat daerah, validasi kondisi infrastruktur air limbah domestik dan persampahan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta perlunya kolaborasi pembiayaan dari berbagai pihak untuk mempercepat peningkatan layanan sanitasi di Kabupaten Banjar.
Melalui rakor ini diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat penyediaan data yang dibutuhkan, sehingga Dokumen Pembaruan Strategi Sanitasi Kabupaten Banjar dapat disusun secara komprehensif, menjadi dasar perencanaan pembangunan sanitasi yang tepat sasaran, serta mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di masa mendatang.(Ione/Brigade Bapperida)