Dorong Nilai Tambah Komoditas, Bapperida Gelar Rakor Hilirisasi
MARTAPURA, InfoPublik - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menggelar Rapat Koordinasi dan Pengendalian Lintas Sektor Implementasi Kebijakan Hilirisasi, Senin (29/6/2026) pagi.
Kegiatan yang berlangsung di Klinik Perencanaan Bapperida Kabupaten Banjar tersebut dipimpin oleh Fungsional Perencana Muda, Gusti Rizki Azhari, sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan hilirisasi di daerah.
Rapat dihadiri perwakilan dari sejumlah perangkat daerah yang menjadi mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, yakni Bapperida Kabupaten Banjar, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.
Gusti Rizki Azhari menegaskan bahwa implementasi kebijakan hilirisasi memerlukan sinergi dan keterpaduan antar perangkat daerah agar berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, hilirisasi bukan hanya berfokus pada pengolahan hasil produksi, tetapi juga mencakup penguatan rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah dan daya saing ekonomi Kabupaten Banjar.
Rapat kemudian difokuskan pada identifikasi dan pemetaan program serta sub kegiatan di masing-masing SKPD yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan hilirisasi daerah. Setiap perangkat daerah memaparkan peran dan kontribusinya dalam mendukung rantai hilirisasi, mulai dari penyediaan bahan baku, penguatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan industri pengolahan, fasilitasi perizinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perluasan akses pasar.
Dalam pembahasan, DPMPTSP memaparkan dukungan melalui pelayanan perizinan berbasis risiko secara elektronik, penyusunan kebijakan insentif penanaman modal, serta fasilitasi kemitraan antara usaha besar dan UMKM.
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyoroti pendampingan bagi pembudidaya ikan, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, dan pembinaan perizinan usaha pengolahan hasil perikanan.
Di sektor pertanian, dukungan diarahkan pada pengawasan sarana pendukung pertanian, peningkatan kualitas sumber daya genetik hewan dan tanaman, pemanfaatan sumber daya genetik, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani. Adapun Disbudporapar berfokus pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, sedangkan DKUMPP mendukung melalui fasilitasi perizinan usaha mikro, pendampingan sertifikasi halal, serta pembangunan sumber daya industri di daerah.
Melalui rapat ini, Bapperida Kabupaten Banjar berharap tercipta penyelarasan program, kegiatan, output, dan indikator keberhasilan antar perangkat daerah sehingga implementasi kebijakan hilirisasi dapat berjalan lebih terarah dan terpadu.
Hasil rapat menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar telah memiliki berbagai program pendukung di sektor hulu maupun hilir yang dapat diintegrasikan untuk mempercepat pengembangan industri pengolahan, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Ione/Brigade Bapperida)