RAKOR GABUNGAN KOMISI I DAN IV DPRD KABUPATEN BANJAR BAHAS SINKRONISASI DATA KEMISKINAN DAN PERSIAPAN PENDATAAN SENSUS
Rapat Koordinasi (Rakor) Gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar digelar dalam rangka sinkronisasi data kemiskinan di tingkat desa sekaligus membahas persiapan pendataan sensus bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2026, pukul 15.30 WITA, bertempat di Ruang Gabungan Lantai 1 DPRD Kabupaten Banjar, dengan peserta mengenakan pakaian batik/sasirangan.
Rakor dibuka langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Bapak Amiruddin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam sambutannya, Amiruddin menegaskan bahwa sinkronisasi data kemiskinan menjadi langkah penting guna memastikan kebijakan pemerintah dan program bantuan sosial tepat sasaran.
“Pendataan sensus ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Oleh sebab itu, kami berharap seluruh pihak, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa, maupun stakeholder terkait dapat bersinergi untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar valid dan sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, narasumber dari BPS menyampaikan materi mengenai persiapan pendataan sensus serta pentingnya validasi dan sinkronisasi data kemiskinan di tingkat desa. Pemaparan meliputi mekanisme pendataan, metode pengumpulan data, serta strategi memastikan akurasi data masyarakat agar program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Forum Camat Kabupaten Banjar, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), para pembakal, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Banjar, serta jajaran BPS. Hadir pula TKSK Kecamatan Beruntung Baru, Ibu Norhadie.
Sementara itu, Camat Beruntung Baru, Bapak Wahidin Noor, menyampaikan kesiapan pemerintah kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pendataan dan sinkronisasi data melalui koordinasi bersama pemerintah desa dan unsur terkait.
“Kami di tingkat kecamatan siap mendukung penuh pelaksanaan pendataan sensus ini. Koordinasi dengan para pembakal, perangkat desa, pendamping sosial, hingga unsur masyarakat sangat penting agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Menurut Bapak Wahidin Noor, keterlibatan aktif seluruh masyarakat sangat diperlukan agar informasi yang diberikan kepada petugas sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga tidak terjadi kesalahan data.
Di sisi lain, TKSK Kecamatan Beruntung Baru, Ibu Norhadie, menilai keakuratan data sangat penting dalam mendukung efektivitas program kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
“Data yang akurat sangat diperlukan, khususnya dalam mendukung program-program sosial kepada masyarakat. Kami berharap proses pendataan sensus ini benar-benar dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kekeliruan data penerima manfaat,” ujar Norhadie.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat agar data kemiskinan yang dihimpun benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
Rakor berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab terkait berbagai tantangan teknis dalam proses pendataan dan sinkronisasi data kemiskinan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping sosial, dan BPS dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan tepat sasaran demi mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.
IP.Kab.Banjar/BrigadeManisBeruntungBaru.Opr.RA