Bappedalitbang Perkuat Arah Perencanaan DPKP 2027
MARTAPURA, InfoPublik - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) menggelar Forum Koordinasi SKPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dengan menerima 24 usulan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 usulan dinyatakan dapat ditindaklanjuti, sementara tiga usulan lainnya belum dapat diakomodir.
Kegiatan yang berlangsung Jumat (27/2/2026) itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah tahun mendatang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar (DPKP), Agus Siswanto, menyampaikan bahwa usulan terbanyak berasal dari Kecamatan Aluh-Aluh sebanyak 14 usulan, disusul Martapura dan Pengaron masing-masing tiga usulan, serta Kertak Hanyar satu usulan.
Menurut Agus, dominasi usulan dari Aluh-Aluh dipengaruhi kondisi geografis wilayah yang didominasi sungai dan kawasan pesisir sehingga rawan kebakaran dan musibah tenggelam. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana pemadam serta pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) juga menjadi perhatian. “Ini menjadi perhatian serius kami agar penanganan bisa lebih cepat dan efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyusunan Renja 2027 bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan amanat regulasi yang harus dijalankan secara terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah. Sub-urusan kebakaran termasuk pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah, sehingga setiap program harus mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk target waktu tanggap maksimal 15 menit sejak laporan diterima.
Forum tersebut turut dihadiri perwakilan Bappedalitbang Kabupaten Banjar melalui Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK), yakni Kabid IK Herlina Maulidah serta Plt Kasubbid Kewilayahan Ikhwan Wahyudi Rahman. Kehadiran Bappedalitbang dinilai penting untuk memastikan sinkronisasi usulan perangkat daerah dengan arah kebijakan dalam Rancangan Awal RKPD 2027 yang mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan ekonomi berbasis resiliensi bencana untuk pembangunan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Herlina Maulidah menekankan pentingnya penyelarasan setiap usulan dengan prioritas daerah, khususnya penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi. Ia juga mengingatkan agar setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur serta berkontribusi terhadap target makro pembangunan daerah 2027.
Memasuki 2027, DPKP Banjar tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga penguatan mitigasi berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Digitalisasi sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan command center, perluasan pembentukan Redkar di desa-desa rawan, serta peremajaan armada yang telah berusia lebih dari 15 tahun menjadi prioritas.
Melalui forum tersebut, diharapkan lahir kesepakatan yang progresif dan solutif guna mewujudkan perlindungan maksimal bagi masyarakat Kabupaten Banjar secara nyata dan berkelanjutan.(Ione/Brigade Bappedalitbang)