Forum Perangkat Daerah PMD 2027 Berjalan Lancar, DPMD Banjar Siap Dukung Program Penguatan SDM di Tingkat Desa
BANJARBARU, InfoPublik - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) Kabupaten Banjar berkesempatan ikut serta menghadiri Acara Forum
Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2027 yang dilaksanakan
oleh Dinas PMD Prov.Kalsel bertempat di Hotel Roditha Banjarbaru, Rabu
(25/2/2026).
Kadis PMD Prov.Kalsel Iwan Ristianto dihadapan seluruh
undangan menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah ini adalah tahapan yang
sangat strategis karena disinilah kita duduk bersama menyamakan persepsi dan
mensinergikan arah kebijakan pembangunan Desa antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Jadikan forum ini menjadi ruang diskusi substansial
untuk menentukan wajah kemajuan Desa-Desa kita di Banua, perencanaan yang
matang dan sinkron antara Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah kunci agar target
kemandirian Desa tidak melesat terlebih lagi arah kebijakan kita harus tegak
lurus dan bersinergi dengan visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI,”
ujar Iwan.
Dinas PMD memegang peranan yang sangat sentral dari 8 misi
utama tersebut terutama pada:
1. Asta ke-6: Membangun dari Desa dan dari bawah untuk
pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Desa bukan lagi pinggiran,
melainkan episentrum pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Asta Cita ke-4 dan ke-8: Terkait penguatan pembangunan
SDM serta penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Di tingkat
Desa diterjemahkan melalui program penguatan SDM, peningkatan kualitas hidup di
Desa seperti fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur Pemdes serta pengawalan
konvergensi percepatan penurunan stunting.
Kadis PMD Banjar Hafizh Anshari mencatat poin penting yang
disampaikan oleh Kadis PMD Prov.Kalsel untuk dirumuskan bersama dan aplikasikan
pada Desa di Kabupaten Banjar yaitu:
1. Sinkronisasi dan Presisi Perencanaan, pastikan program
tidak ada yang tumpang tindih, program Provinsi dan Kabupaten harus saling
melengkapi, indikator kinerja harus terukur sehingga pelaporan akhir tahun
menggambarkan dampak nyata bukan sekedar capaian administratif.
2. Fokus pada transformasi Ekonomi dan Kelembagaan Desa
untuk mencapai strategi terbaik menyinergikan Bumdes dan KopDes Merah Putih
untuk menghasilkan PADes mendukung rantai pasok pangan serta menyejahterakan
warga Desa.
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa karena Pambakal dan
Perangkat Desa adalah ujung tombak pembangunan yang transparan dan akuntabel.
"Alhamdulillah Prov.Kalsel menunjukkan tren positif
dalam Indeks Desa (ID) berada pada posisi ke-5 secara Nasional,” ujar Hafizh.
Hadir pada Forum ini Kabiro Perencanaan dan Kerjasama Kemendes PDTT RI yang hadir melalui Zoom, Ketua Komisi I DPRD Prov. Kalsel, Kepala Bappeda Prov. Kalsel, Kadis PMD Kabupaten/Kota, Perwakilan SKPD, Akademisi, Tenaga Ahli dan PKK. (BrigadeDPMD/AnnaM)