Workshop Manajemen Risiko 2025, Meningkatkan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan Risiko Pemerintahan

BANJAR, InfoPublik — Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada mitigasi risiko, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Workshop Manajemen Risiko 2025 yang berlangsung selama dua hari di Sky Convention Center William Tandiono Km. 11, Kecamatan Gambut, Kamis (4/12/2025).

 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Sofi Wafda, seorang Auditor Muda yang telah berpengalaman dalam pengawasan dan penerapan manajemen risiko di sektor publik. 

 

Workshop ini diikuti oleh berbagai perwakilan dari perangkat daerah, termasuk Staf Perencanaan Keuangan dan Aset, Kecamatan Karang Intan Estiningtyas Kusumawardani.

 

Dalam sesi pemaparan, Sofi Wafda menyampaikan beberapa poin penting,di antaranya tentang Pemahaman tentang risiko sebagai potensi kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, Pentingnya menyelaraskan manajemen risiko dengan proses perencanaan strategis dan pengelolaan keuangan daerah, Contoh penerapan manajemen risiko di beberapa instansi pemerintah yang berhasil menurunkan potensi kerugian dan meningkatkan efisiensi.

 

Dalam kegiatan tersebut dari Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset, Hairin Anwari mengatakan sangat mengapresiasi pelaksanaan workshop ini.

 

“Harapan kami, ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga risiko-risiko yang selama ini tersembunyi bisa diantisipasi sejak dini,” harap Hairin.

 

Sedangkan dari peserta Workshop Estiningtyas Kusumawardani mengatakan bahwa, Workshop ini sangat membuka mata saya tentang pentingnya mengelola risiko, bukan hanya di level strategis, tapi juga dalam pekerjaan teknis sehari-hari.

 

 “Ke depan, saya ingin mendorong agar unit kerja kami memiliki peta risiko yang jelas dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan anggaran,” ucap Tyas

 

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam membangun budaya sadar risiko di lingkungan birokrasi, serta memperkuat komitmen ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan. (IP Kab Banjar Brigade Karang Intan/Hernadi)


Komentar