Sekda Banjar Tekankan SKPD Percepat Respon Laporan Masyarakat
MARTAPURA, InfoPublik – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menegaskan pentingnya kecepatan respon Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap berbagai laporan masyarakat.
Penekanan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi
(Rakor) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), di Aula Putih Kantor Dinas
PRKPLH Kabupaten Banjar, Martapura, Selasa (2/12/2025) pagi.
Yudi Andrea mengungkapkan adanya penurunan tingkat respon SKPD pada tahun ini. Karena itu, Rakor digelar untuk mengetahui penyebab menurunnya nilai responsivitas sekaligus merumuskan langkah perbaikan. Ia berharap kegiatan tersebut mampu menghasilkan solusi konkret agar pengelolaan SP4N-LAPOR kembali optimal seperti tahun sebelumnya.
“Segala kekurangan atau permasalahan yang mengakibatkan turunnya nilai bisa diperbaiki
dan diputuskan dalam rakor ini, sehingga penilaian dapat meningkat tahun
depan,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar SKPD yang terlambat merespons
laporan masyarakat diberikan sanksi. Menurutnya, kecepatan respon merupakan
bagian penting dari pelayanan publik. Ia mencontohkan laporan kerusakan jalan
yang harus segera ditanggapi SKPD terkait, tidak hanya dengan perbaikan, tetapi
juga komunikasi solutif kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar, HM Aidil Basith,
menyampaikan bahwa beberapa SKPD sudah memberikan respon dengan baik. Ia
mengingatkan bahwa batas maksimal waktu respon adalah tiga hingga lima hari,
dan tidak boleh melebihi ketentuan.
“Laporan dari masyarakat menunjukkan kepedulian mereka kepada pemerintah
daerah, sehingga wajib kita tanggapi. Jangan sampai masyarakat menjadi apriori
karena laporannya tidak direspons,” tegasnya.
Aidil Basith menjelaskan, hingga November 2025 terdapat 155
laporan masuk dengan kategori sedang, menurun dibandingkan tahun lalu yang
mencapai 700 laporan. Laporan terbanyak berasal dari Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan, terutama terkait infrastruktur, dengan respon
yang dinilai baik.
Rakor ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Chairun Ni’mah, serta Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Banjar, Noor Syawli Syahri.