Bappedalitbang Banjar Fasilitasi BPKP Evaluasi Pemanfaatan Basis Data Kemiskinan Tahun 2025
MARTAPURA – Upaya meningkatkan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banjar kembali diperkuat. Menindaklanjuti Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terkait pelaksanaan Evaluasi Tata Kelola Pemanfaatan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, Bappedalitbang Kabupaten Banjar melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memfasilitasi pelaksanaan rapat persiapan bersama BPKP, Rabu (27/11/2025) pagi di Aula Bauntung Bappedalitbang Banjar.
Rapat dibuka oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khairullah Ansyari, didampingi Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq. Dalam sambutannya, Khairullah menegaskan pentingnya ketepatan data sebagai dasar pembangunan dan perencanaan kebijakan daerah, terutama dalam penanggulangan kemiskinan.
“Data kemiskinan adalah pondasi utama pembangunan. Jika datanya tidak jelas atau tidak valid, maka kebijakan yang dibuat juga akan tidak tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, kami berharap pemanfaatan data dapat semakin terarah dan akurat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq, menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bappedalitbang bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan sinkronisasi informasi antara BPKP dan perangkat daerah terkait.
“Hari ini kita memfasilitasi BPKP guna melakukan crosscheck program-program yang sudah atau akan dilaksanakan terkait pengentasan kemiskinan. Selain itu, kami ingin memastikan bahwa SKPD dalam pelaksanaan program kemiskinan menggunakan basis data nasional yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu DTSEN,” jelasnya.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Cahyo Pambudi, menyampaikan bahwa evaluasi ini berlangsung hingga 5 Desember 2025. Selain verifikasi administrasi dan data, pihaknya juga akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi masyarakat dengan data yang tercantum dalam DTSEN.
“Kami juga ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan DTSEN di Kabupaten Banjar sampai saat ini, baik dari sisi pemutakhiran maupun pemanfaatannya dalam program penanggulangan kemiskinan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, SKPD yang hadir bersama Badan Pusat Statistik (BPS) turut memaparkan data dan informasi terkait pelaksanaan program kemiskinan, termasuk pemanfaatan basis data dalam penyaluran bantuan dan intervensi lainnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas PUPRP Anna Rosida Santi beserta staf, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, serta BPS Kabupaten Banjar.
Melalui kegiatan ini, Bappedalitbang Kabupaten Banjar berharap terjalinnya keselarasan data kemiskinan antarinstansi, sehingga program dan bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran serta berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan tata kelola data yang baik, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banjar diharapkan semakin efektif dan terukur.(Ione/Brigade Bappedalitbang)