Penilaian Indeks Kepuasan Kinerja di Kecamatan Aluh Aluh oleh Inspektorat Banjar
ALUH ALUH, InfoPublik – Kecamatan Aluh Aluh menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Kinerja Internal (IKKI) oleh Inspektorat Kabupaten Banjar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas, serta evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Aluh Aluh, Rabu (24/11/2025).
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kecamatan Aluh Aluh Thaufikurrahman, ia menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan penilaian IKKI.
"Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kecamatan Aluh Aluh untuk terus meningkatkan kinerja, memperbaiki kualitas pelayanan, serta memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan Mengenai Proses Bisnis dan Tata Laksana, Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Implementasi SPIP, Kendala dan Laporan Keuangan, Pengelolaan dan Pengamanan Aset, Manajemen ASN," tegasnya.
Tim dari Inspektorat Kabupaten Banjar terdiri Kasmin, selaku Ketua Tim, Anggota Lydiana Anggota Tim, Yuli Herlita, Anggota Tim, selanjutnya melakukan pemaparan terkait mekanisme penilaian, indikator yang dinilai, serta tujuan utama dari IKKI, yaitu mengukur tingkat kepuasan, efektivitas, dan efisiensi internal dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan.
Kegiatan ini dihadiri Kasubag Umum Kepegawaian Muhammad Syamsul Mairi, JF Pranata Komputer Norliana, Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset M. Khairil dan JF Perencana Ahli Pertama Masnah, Bendahara Pengeluaran M. Lamri. Kegiatan ini menampilkan hasil Pelaporan Kertas Kerja Penilaian Standar Kinerja Utama memuat Kertas Kerja Kepatuhan.
Kegiatan penilaian berjalan dengan lancar dan diikuti oleh seluruh perangkat kecamatan. Diharapkan melalui pelaksanaan IKKI ini, Kecamatan Aluh Aluh dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai capaian kinerja serta langkah perbaikan yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.