Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset Ikuti FGD Penyusunan Raperbup Terkait Analisis Pertanggungjawaban Pemkab Banjar
KARANG INTAN Infopublik– Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset turut serta dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Analisis Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banjar, Kegiatan ini diselenggarakan di Namira Paradise Hotel, Banjarbaru, pada Rabu (17/9/2025).
FGD ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, serta menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi keuangan daerah. Tujuannya adalah menyusun regulasi yang komprehensif sebagai acuan dalam pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah Daerah.
Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset Kecamatan Karang Intan Hairin Anwari, menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam FGD ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Daerah.
“Kegiatan ini sangat strategis dalam membangun kerangka regulasi yang jelas dan akuntabel. Kami berharap Raperbup ini nantinya menjadi pedoman yang kuat dalam proses analisis pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pemkab Banjar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam proses penyusunan peraturan agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
“Keterlibatan kami dari unit perencanaan dan aset tentu memberikan perspektif berbeda, khususnya dalam aspek perencanaan keuangan jangka menengah dan pengelolaan aset daerah yang terintegrasi,” tambahnya.
FGD ini juga menjadi sarana tukar pikiran antar pemangku kepentingan, sehingga diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai aspek teknis dan administratif.
“Melalui diskusi ini, kami juga bisa menyampaikan masukan terkait kendala yang selama ini dihadapi dalam pelaporan keuangan. Dengan begitu, Raperbup yang disusun benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan daerah,” tuturnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Banjar dapat segera memiliki dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan efektivitas dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah secara lebih terstruktur dan transparan. (IP Kab Banjar Brigade Karang Intan/Hernadi)