Finalisasi Ranperda RPJMD 2025–2029, Bappedalitbang Gelar Rapat Koordinasi
MARTAPURA – Dalam rangka persiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (PPE) Bappedalitbang Kabupaten Banjar melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) finalisasi dokumen, Selasa (19/8/2025) di Aula Bauntung Bappedalitbang Banjar.
Rakor dipimpin oleh Kabid PPE Mujahid, didampingi Kasubbid Perencanaan Daerah Fariha Riska Yumita, serta dihadiri tim penyusun RPJMD dari berbagai sektor.
Mujahid menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memfinalkan penyusunan dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.
“Berdasarkan pohon kinerja sudah disepakati bersama, dimana sebelumnya telah dibahas bersama Kemenpan-RB. Hasilnya dituangkan ke dalam kertas kerja pemetaan hubungan antara RPJMD dan Renstra. Kita harus memastikan bahwa apa yang dipetakan, baik tujuan maupun sasaran, benar-benar berkesesuaian di dalam aplikasi,” jelas Mujahid.
Ia menegaskan, saat dibuka di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), masih terdapat sejumlah SKPD yang belum sepenuhnya menyelesaikan input data. Oleh karena itu, pihaknya bersama-sama mengawal agar seluruh SKPD mitra dapat menyelesaikannya tepat waktu.
Melalui diskusi pada rakor ini, para peserta yang terdiri dari Tim Penyusun RPJMD pada bidang sektor Bappedalitbang melakukan sinkronisasi dan verifikasi untuk memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.
Mujahid berharap, dokumen RPJMD 2025–2029 yang dihasilkan dapat menjadi acuan pembangunan Kabupaten Banjar lima tahun ke depan dengan arah yang jelas, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin RPJMD ini benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah yang tidak hanya administratif, tetapi juga aplikatif dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Banjar,” pungkasnya.
Melalui penyusunan yang matang, Bappedalitbang berkomitmen untuk menghadirkan dokumen perencanaan yang partisipatif, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.(Ione/Brigade Bappedalitbang)