DKUMPP Banjar Lakukan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Usaha IKM di Martapura

MARTAPURA, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) melakukan Pemantauan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) terhadap pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Martapura. Pelaksanaan wasdal dilakukan langsung oleh Tim dari Bidang Perindustrian DKUMPP Banjar, khususnya Staf Pengendalian Izin Usaha Industri, Rabu (30/7/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian administrasi dan teknis para pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

Kepala Seksi Pengendalian Izin Usaha Industri, Fahruzzaini, menyampaikan bahwa pengawasan ini rutin dilaksanakan setiap bulan. 

“Kami memverifikasi sejumlah persyaratan penting, seperti kepemilikan akun SIINas dan pelaporan data industri secara berkala, kecocokan KBLI dengan jenis usaha, kelengkapan sertifikasi produk seperti PIRT, Halal, Merek, BPOM, SIPA, SNI, serta kesesuaian alamat dan skala usaha sesuai perizinan yang dimiliki,” terangnya.

Dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan beberapa ketidaksesuaian data. Di antaranya, nomor telepon yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak sesuai dengan nomor pemilik, alamat usaha yang sudah tidak relevan, hingga pemilihan KBLI yang tidak sejalan dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Tak sedikit pula pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi produk.

“Temuan-temuan ini langsung kami tindak lanjuti dengan pembinaan serta pemberian saran perbaikan agar pelaku usaha dapat segera menyesuaikan,” tambah Fahruzzaini.

Di tempat terpisah, Kepala DKUMPP Banjar, I Gusti Made Suryawati, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan sektor IKM.

“Pengawasan dan pengendalian seperti ini sangat penting untuk memastikan pelaku IKM memenuhi seluruh kewajiban perizinan. Harapannya, mereka dapat mengembangkan usaha secara optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Made menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai dasar pembinaan berkelanjutan sekaligus acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis bagi pengembangan sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Banjar.


Komentar