Satpol PP Banjar Kembali Gelar Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi SIM LINMAS di Mataraman
MARTAPURA, InfoPublik - Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pengelolaan data anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar menggelar Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS) di Kecamatan Mataraman, Rabu (9/7/2025).
Melalui Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat kegiatan ini diikuti oleh Camat Mataraman, Kasi Trantib, Kabid dan Kasi Bidang SDA dan LINMAS, serta perwakilan aparat desa, serta anggota LINMAS se-Kecamatan Mataraman.
Acara dibuka langsung oleh Camat Mataraman Heryanto, yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam pendataan dan pengelolaan LINMAS.
“Dengan hadirnya SIM LINMAS, kita harapkan semua data personel dan kegiatan LINMAS dapat terkelola dengan lebih baik, cepat, dan transparan,” ujar Heryanto.
Ia juga mengungkapkan rencana pelatihan lanjutan untuk seluruh anggota LINMAS desa se-Kecamatan Mataraman, serta menegaskan bahwa saat ini anggota LINMAS telah rutin melaksanakan piket di balai desa setiap harinya.
Materi pelatihan disampaikan langsung oleh Kabid SDA dan LINMAS, Yudi Hartana, yang menjelaskan secara rinci tata cara penggunaan aplikasi SIM LINMAS. Mulai dari input data anggota, pelaporan kegiatan, hingga pemanfaatan data untuk analisis pelatihan dan peningkatan kapasitas personel.
Peserta pelatihan tampak antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka mendapat kesempatan untuk praktik langsung menggunakan aplikasi berbasis web tersebut, lengkap dengan buku panduan singkat serta akun login masing-masing desa dan kelurahan.
Kegiatan serupa sebelumnya juga telah dilaksanakan di sejumlah kecamatan, seperti Martapura, Martapura Timur, dan Sambung Makmur, sebagai bagian dari program Peningkatan Kapasitas Satlinmas oleh Satpol PP Banjar.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan administrasi dan pengelolaan LINMAS di Kabupaten Banjar semakin tertib, modern, serta mendukung kebijakan nasional dalam hal reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. (IP Kab.Banjar/Brigade Prajawibawa)