
Rakor Penanggulangan Bencana: BPBD Kabupaten Banjar Gandeng Stakeholder CSR
BANJARBARU, InfoPublik – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penanggulangan bencana masif.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (26/6/2025) di Ruang Meeting Calytacalypso, Lantai 4, Hotel Aeris Banjarbaru, diikuti peserta rapat terdiri dari 22 pimpinan perusahaan di Wilayah Kabupaten Banjar dengan melibatkan berbagai unsur dunia usaha, lembaga keuangan, rumah sakit, dan instansi pemerintah daerah.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Mokhamad Hilman, yang juga bertindak sebagai narasumber utama dalam rapat koordinasi tersebut.
Hilman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana secara terpadu dan berkelanjutan.
Rakor ini bertujuan untuk menguatkan sinergi lintas sektor dalam rangka kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana, sesuai dengan konsep pentahelix yang mengedepankan peran aktif pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media massa.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Daryanto, menyampaikan bahwa keterlibatan dunia usaha sangat penting dalam mendukung upaya penanggulangan bencana, terutama pada fase tanggap darurat dan rehabilitasi.
“Melalui forum ini, kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari sektor swasta dalam bentuk CSR yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Yayan.
Sekretaris BPBD Kabupaten Banjar, Azhar Alamsyah, menambahkan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan membangun jejaring koordinasi yang solid.
“Kami berharap para pelaku usaha yang hadir dapat memahami skema dukungan yang dapat diberikan saat terjadi bencana, sehingga penanganannya lebih cepat, efektif dan terorganisir,” ungkap Azhar.
Materi teknis mengenai manajemen tanggap darurat dan peran sektor non-pemerintah dalam fase pemulihan disampaikan oleh Rio Nanang Hermawan, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Banjar.
BPBD Kabupaten Banjar berharap, hasil dari rapat koordinasi ini dapat menjadi pijakan awal dalam membentuk kemitraan konkret antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, guna memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. (Norhasanah_ BPBD kabupaten Banjar)