Tim Pembinaan Administrasi dan Evaluasi SPJ, Dorong Tata Kelola Transparan di Desa Sungai Besar
KARANG INTAN, InfoPublik – Tim Pembinaan Administrasi Desa dan Monitoring Evaluasi SPJ Tahun 2025 melakukan kunjungan resmi ke Desa Sungai Besar dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi Desa, Senin (16/6/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Desa tersusun dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam sesi evaluasi, tim memberikan berbagai arahan teknis kepada perangkat Desa mengenai optimalisasi pencatatan keuangan, penyusunan SPJ yang akurat, serta tata kelola administrasi yang lebih efisien.
Proses pembinaan ini juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Kepala Desa Sungai Besar Abdul Kadir, menyambut baik kunjungan ini dan menegaskan bahwa pembinaan semacam ini sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi Desa.
"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim. Pendampingan ini sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan sistem administrasi Desa serta menjalankan tata kelola keuangan yang lebih akurat dan bertanggung jawab," ujarnya.
Abdul Kadir menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki sistem administrasi Desa agar lebih transparan dan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh warga.
Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada evaluasi laporan keuangan, tetapi juga mencakup penguatan mekanisme pengawasan internal serta peningkatan kapasitas perangkat Desa dalam mengelola anggaran secara efektif.
Senada apa yang di sampaikan Kepala Desa, Ketua BPD Desa Sungai Besar Hasmiannor, menyampaikan dengan adanya pembinaan ini, Desa Sungai Besar diharapkan dapat semakin profesional dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan mewujudkan tata kelola yang lebih akuntabel.
"Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam mendukung Desa-Desa agar mampu menerapkan prinsip good governance dalam setiap aspek administrasi dan keuangan, ke depan, evaluasi berkala akan terus dilakukan guna memastikan Desa dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. (IP.Banjar Brigade Karang Intan/Hernadi)