Kolaborasi Pusat dan Daerah Dalam Pengendalian Inflasi serta Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
MARTAPURA, InfoPublik - Bappedalitbang Kabupaten Banjar mengikuti dua agenda penting yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
Kegiatan tersebut Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Rakor diikuti dari ruang kerja bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) Kabupaten Banjar, Senin (21/4/2025).
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah merupakan acara rutin mingguan Kemendagri yang dihadiri oleh pemerintah daerah se-Indonesia. Acara ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan turut dihadiri oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, serta pejabat kementerian terkait lainnya. Rakor kali ini membahas langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan menanggulangi kemiskinan di seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya penggunaan data tunggal kemiskinan nasional sebagai dasar untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
"Data ini menjadi pegangan bagi kementerian/lembaga dan daerah untuk mengurai kemiskinan ekstrem di wilayah," tegasnya.
Tito juga menjelaskan dua pendekatan utama dalam menghimpun data, yaitu top-down dari pusat dan bottom-up dari daerah.
Selain itu, Mendagri Tito juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang lebih terjangkau dan inklusif. Mendagri mengajak pemerintah daerah untuk mempersiapkan usulan dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti ketersediaan lahan dan gedung, serta lokasi yang mudah diakses oleh pelajar.
Dalam Rakor tersebut, Mendagri Tito juga membahas perkembangan inflasi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada Maret 2025 tercatat sebesar 1,03%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,75%. Namun, inflasi bulanan per Maret 2025 mengalami lonjakan menjadi 1,65%, dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa sektor.
Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulan ke bulan adalah sektor Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (8,45%) serta Makanan, Minuman, dan Tembakau (1,24%). Mendagri Tito menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama dalam pengawasan harga bahan pokok dan energi.
Menteri Sosial RI, Gus Iful, juga turut menyampaikan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Proses pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh BPS melalui mekanisme formal dan partisipatif, guna memastikan bantuan tepat sasaran. Data yang telah diverifikasi akan diintegrasikan ke dalam sistem pusat untuk mendukung program kesejahteraan sosial yang lebih efektif.
Perwakilan Bidang Ekosda, Dharma Yusnetha, yang juga mengikuti Rakor, mengungkapkan bahwa meskipun acara bidang Ekosda bersamaan dengan kegiatan lain, ia ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Banjar.
Ia menyatakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan mengoptimalkan program-program kesejahteraan sosial.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia untuk memperkuat sinergi dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.(Ione/Brigade Bappedalitbang)