
SINERGI PEMERINTAH DAN BPN DALAM MENENTUKAN NILAI TANAH YANG TRANSPARAN DAN ADIL
- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, Pembangunan, Ekonomi,
- bappedalitbang
- 101
MARTAPURA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar turut serta dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) tahun anggaran 2025. Acara ini berlangsung pada Jumat (28/2/2025) di aula Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, dengan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan ATR/BPN Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rizal, selaku narasumber dari ATR/BPN Kalsel, menjelaskan tahapan pembaruan Peta ZNT, mulai dari persiapan, analisis perubahan zona nilai tanah, survei batas, hingga pengolahan data dan penyajian peta terbaru. Ia menekankan pentingnya pembaruan ini guna memastikan data tetap akurat dan relevan dalam mendukung kebijakan daerah, terutama dalam sektor perencanaan dan pajak.
"Selain meningkatkan transparansi dalam penilaian nilai tanah, pembaruan ZNT juga berperan penting dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," ujar Rizal.
Perwakilan Bappedalitbang Kabupaten Banjar dari bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Rezza Ryanda, berharap pembaruan ZNT ini dapat menjadi acuan dalam menentukan nilai tanah yang berpengaruh pada besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan data yang mutakhir, pemerintah dapat memastikan kebijakan perpajakan yang lebih akurat dan adil.
Diketahui bahwa pembaruan Peta ZNT dilakukan secara berkala sejak 2010 hingga 2025. Tahun ini, Kabupaten Banjar akan melakukan pembaruan dengan melibatkan 250 titik sampling di lima kecamatan, yaitu Martapura, Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, dan Tatah Makmur.
Melalui koordinasi yang baik antar instansi, pembaruan Peta Zona Nilai Tanah diharapkan dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperoleh informasi nilai tanah yang akurat dan terpercaya.(Ione/Brigade Bappedalitbang)