![](https://infopublik.banjarkab.go.id/posts/aeeaCgiyfhpbUlvVq1oC4fnUZEWqAoFzoVrc1Y18.jpeg)
Partisipasi Tokoh Masyarakat Terobosan Tingkatkan Kepesertaan JKN di Banjar
Martapura, InfoPublik – Penelitian dengan tema “Kebijakan Strategis dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Banjar” hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjar dan Universitas Islam Kalimantan selesai dilaksanakan.
Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar Ekspose Akhir Penelitian yang dibuka Kabid Litbang dan Inovasi H Yanuarsa di aula Bauntung Martapura, Senin (19/6/2023) pagi.
Ketua Peneliti Yati Nurhayati menjelaskan secara garis besar masyarakat memiliki keinginan untuk bergabung dengan JKN. Namun demikian terdapat 2 faktor determinan utama yang menjadi pertimbangan utama masyarakat untuk bergabung yaitu pendapatan perbulan dan jumlah tanggungan. Selanjutnya, pengetahuan masyarakat terhadap JKN memiliki pengaruh negatif.
"Hal ini dapat berarti dua hal, dimana pertama masyarakat mungkin masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap skema JKN baik dalam skema mandiri, PBI APBN, maupun PBI APBD. Sementara di sisi lain, pemahaman terhadap JKN mungkin dianggap salah oleh masyarakat sehingga memiliki pengaruh yang negatif," ujarnya.
Dikatakan, Pendapatan bulanan dan jumlah anggota keluarga yang ditanggung memiliki peran penting dalam memperkuat hambatan bergabung ke Asuransi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Faktor lainya itu jumlah anggota keluarga yang ditanggung juga berperan penting. Semakin banyak anggota keluarga yang harus ditanggung dalam program asuransi, semakin tinggi biaya premi yang harus dibayarkan. Jika seorang individu memiliki keluarga yang besar, biaya premi akan lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang hanya bertanggung jawab atas diri sendiri," jelasnya.
Menurutnya, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah di antaranya Kebijakan Kolaborasi Tokoh Masyarakat. Bahwa design kebijakan ini diharapkan dapat mencapai manfaat dengan melibatkan tokoh masyarakat baik dalam bidang keagamaan (ulama), kemasyarakatan, maupun tokoh-tokoh pemimpin desa maka akan meningkatkan public engagement dan public expose masyarakat terhadap manfaat program JKN secara signifikan.
Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat cenderung mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan keinginan partisipasi masyarakat terhadap program JKN BPJS Kesehatan.
“Kebijakan lainnya yaitu kebijakan Kolaborasi Perusahaan dan BUMD yang ada di Kabupaten Banjar melalui Program CSR. Pemerintah Daerah perlu membuat kebijakan berkaitan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan dan BUMD di Kabupaten Banjar. Ini berguna untuk mengurangi beban biaya anggaran APBD untuk membantu masyarakat kurang mampu yang tidak tercover JKN BPJS Kesehatan Skema PBI,” jelas Yati.
Acara ini dihadiri Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DKUMPP, Disnakertrans, Dinsos P3AP2KB, RSUD Ratu Zalecha, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, BPJS dan Bappedalitbang.(IP Kab. Banjar/Bappedalitbang)