Dukung Perencanaan Berbasis Budaya, Kecamatan Sungai Pinang Ikuti Ekspose Akhir Kajian IPK 2026
Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang mengikuti kegiatan Ekspose Akhir Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Banjar Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bauntung Bapperida Kabupaten Banjar Lantai 3 mulai pukul 13.30 WITA tersebut merupakan bagian dari penyampaian hasil akhir kajian IPK sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam menentukan arah pembangunan kebudayaan di Kabupaten Banjar.
Dalam kegiatan ini, Kecamatan Sungai Pinang diwakili oleh Staf Perencanaan Keuangan dan Aset, Gt. M. Rifani. Keikutsertaan perwakilan kecamatan menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data serta memperhatikan potensi dan karakteristik budaya di setiap wilayah.
Ekspose akhir tersebut memaparkan hasil kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Banjar Tahun 2026, yang menjadi salah satu instrumen untuk mengetahui perkembangan pembangunan kebudayaan melalui berbagai aspek. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan kebudayaan ke depan.
Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah instansi dan perangkat daerah, di antaranya Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banjar, serta dinas dan badan terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Staf Perencanaan Keuangan dan Aset Kecamatan Sungai Pinang, Gt. M. Rifani, menyampaikan bahwa hasil kajian IPK menjadi informasi penting untuk memahami perkembangan pembangunan kebudayaan sekaligus mendukung penyusunan perencanaan yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Melalui kegiatan ekspose ini, kami memperoleh gambaran dan informasi mengenai hasil kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Banjar Tahun 2026. Hal ini menjadi pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi kami dalam mendukung perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya agar tetap memperhatikan potensi, karakteristik, serta nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat,” ujar Gt. M. Rifani.
Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil kajian IPK dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu bahan pendukung dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan kebudayaan. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Banjar dapat berjalan semakin terarah, berbasis data, serta tetap menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya daerah.
