Kecamatan Mataraman Laksanakan Evaluasi APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026 Desa Lok Tamu
MATARAMAN-InfoPublik- Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tim Evaluasi Kecamatan Mataraman melaksanakan kegiatan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Mataraman, Senin (2/11/2026).
Evaluasi dipimpin langsung oleh Plt. Camat Mataraman, H. M. Fakhrurrozie, didampingi Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PM) Hasmi Fadillah, Plt. Kasi Pemerintahan Kameli, serta Pendamping Desa yang tergabung dalam tim evaluasi kecamatan.
Pelaksanaan evaluasi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam memastikan penyusunan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai mekanisme, prosedur, serta regulasi yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, tim evaluasi melakukan pencermatan, pemeriksaan, dan penelaahan terhadap dokumen APBDes Perubahan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Pembahasan mencakup berbagai komponen anggaran, mulai dari pendapatan desa, belanja desa, hingga pembiayaan desa, termasuk penyesuaian program dan kegiatan yang mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan.
Selain kelengkapan administrasi, evaluasi juga diarahkan pada kesesuaian antara perencanaan pembangunan desa dengan penganggaran, ketepatan penggunaan anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat, serta efektivitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Plt. Camat Mataraman, H. M. Fakhrurrozie, menegaskan bahwa evaluasi APBDes Perubahan bukan sekadar kegiatan pemeriksaan dokumen administratif, melainkan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan desa benar-benar dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk lebih cermat dan teliti dalam menyusun setiap komponen perubahan anggaran.
Evaluasi ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim kecamatan apabila terdapat hal-hal yang perlu diperjelas atau disempurnakan dalam dokumen APBDes Perubahan.
Dalam prosesnya, Kasi PM Hasmi Fadillah turut memberikan perhatian terhadap aspek pemberdayaan masyarakat dan kesesuaian program pembangunan desa. Sementara itu, Plt. Kasi Pemerintahan Kamelia melakukan pencermatan dari aspek penyelenggaraan pemerintahan desa dan administrasi pemerintahan. Pendamping Desa juga berperan memberikan pendampingan serta masukan teknis terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.
Sinergi antara unsur kecamatan dan Pendamping Desa tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam memahami berbagai ketentuan pengelolaan keuangan desa, sekaligus meminimalkan kekeliruan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
Plt. Camat Mataraman, H. M. Fakhrurrozie, juga mengharapkan agar seluruh pemerintah desa dapat menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi dengan baik. Ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran harus menjadi perhatian bersama, mengingat APBDes merupakan instrumen utama dalam mendukung jalannya pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Lebih lanjut, pengelolaan keuangan desa harus senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap anggaran yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun pelaksanaan di lapangan, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Kecamatan Mataraman berupaya memastikan bahwa perubahan APBDes Tahun Anggaran 2026 tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga memiliki kualitas perencanaan yang baik dan mampu menjawab kebutuhan serta prioritas pembangunan di masing-masing desa.
Evaluasi APBDes Perubahan juga menjadi wujud komitmen pemerintah kecamatan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Pendamping Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara tepat dan bertanggung jawab.
