Evaluasi Infrastruktur Internet Jadi Fondasi Penguatan Layanan Digital Banjar
MARTAPURA,InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), khususnya Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, menggelar Ekspose Laporan Pendahuluan Kajian Kebutuhan dan Evaluasi Infrastruktur Internet Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 di Aula Bauntung Lantai 3 Bapperida, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menghimpun masukan dan saran dari perangkat daerah guna memastikan kajian mampu menjawab kebutuhan konektivitas internet bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kegiatan dipimpin Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE) Bapperida, Hj. Herlina Maulidah, yang mewakili Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Ekspose dihadiri perwakilan perangkat daerah dan kecamatan terkait, serta tim peneliti dari PT Delapan Broadband Intermedia selaku pihak ketiga pelaksana kajian. Pertemuan ini menjadi forum untuk menyamakan pemahaman mengenai kondisi awal jaringan, metode evaluasi, rencana pengukuran, serta kebutuhan data yang akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi.
Herlina menyampaikan bahwa pembahasan laporan pendahuluan diperlukan untuk menjaring masukan dan saran dari seluruh pihak terkait sebelum kajian berlanjut ke tahap pengumpulan data dan analisis. Melalui keterlibatan perangkat daerah dan kecamatan, evaluasi diharapkan dapat menggambarkan kondisi infrastruktur internet secara lebih menyeluruh, termasuk kualitas layanan yang dirasakan pengguna dan kendala konektivitas di lapangan.
Ia menjelaskan, hasil kajian akan menjadi dasar penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan layanan IP Transit Internasional berikutnya. Selain itu, kajian diharapkan memberikan arah perbaikan pengelolaan akses internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, melalui perhitungan kebutuhan kapasitas yang sesuai dengan pola penggunaan, perkembangan layanan digital, serta tingkat keandalan jaringan yang diperlukan.
Dalam paparannya, tim peneliti PT Delapan Broadband Intermedia menjelaskan bahwa jaringan intra pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung 81 aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik. Berdasarkan data awal yang dihimpun, terdapat 62 titik layanan yang terhubung ke jaringan intra dengan Server Pusat di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) sebagai gerbang akses internet. Kondisi geografis Kabupaten Banjar yang mencakup wilayah rawa dan lahan pasang surut di bagian barat serta perbukitan dan permukiman tersebar di bagian timur dan utara turut menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi jangkauan serta keandalan konektivitas.
Tim peneliti juga memaparkan rencana evaluasi melalui pengukuran kinerja jaringan, analisis data trafik, penelusuran sumber gangguan, dan perhitungan kebutuhan kapasitas pada jam sibuk. Data trafik periode 1 Juli hingga 30 September 2026 yang tercatat setiap lima menit melalui sistem pemantauan Zabbix dan The Dude akan digunakan untuk menganalisis pola pemakaian internet, termasuk perbandingan trafik dalam dan luar negeri.
Evaluasi turut menelaah gangguan layanan pada 21–22 Oktober 2026 akibat kabel terbakar di sisi penyedia, sebagai bahan untuk mengkaji keandalan jalur utama dan jalur cadangan. Hasil analisis selanjutnya akan digunakan untuk membandingkan pilihan layanan, kebutuhan dukungan teknis, tingkat layanan atau Service Level Agreement (SLA), serta referensi harga dari sedikitnya tiga sumber.
Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti sejumlah hal yang perlu disepakati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kajian, meliputi daftar titik pengukuran, termasuk titik tambahan bila diperlukan, nilai acuan kualitas layanan, keseragaman tujuan dan server pengujian, jadwal kunjungan, narahubung pada perangkat daerah dan kecamatan, serta batas waktu penyampaian data pendukung. Salah satu nilai acuan yang dibahas adalah usulan ketersediaan layanan minimal 99,8 persen per bulan. Masukan tersebut akan dituangkan dalam berita acara sebagai pedoman pelaksanaan tahap berikutnya.
Melalui kajian ini, Bapperida Kabupaten Banjar berharap tersusun rekomendasi yang objektif, terukur, dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas serta keandalan infrastruktur internet pemerintah daerah. Hasil kajian diharapkan membantu memastikan kebutuhan kapasitas dan spesifikasi layanan sesuai dengan kondisi jaringan, mendukung kesinambungan layanan digital, serta menjadi landasan perencanaan pengadaan internet yang lebih efektif dan tepat sasaran.(Ione/Brigade Bapperida)